JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Greenpeace Indonesia menyoroti kinerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang dinilai belum menunjukkan kemajuan berarti dalam 100 hari masa pemerintahan mereka. Salah satu catatan merah diberikan terkait proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall, yang justru diwarnai dengan sejumlah penggusuran. “Ada tujuh penggusuran yang terjadi untuk pembangunan tanggul tersebut,” ujar Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (2/6/2025).
Padahal, menurut Jeanny, saat masa kampanye, pasangan yang diusung oleh PDIP itu sempat berjanji akan mengganti konsep Giant Sea Wall menjadi Giant Mangrove Wall. “Tapi kenyataannya kalau kami lihat, ternyata tanggul laut Giant Sea Wall atau apa pun namanya sebagaimana yang dijanjikan akan dihapus itu, nyatanya tetap dilakukan,” ucapnya.
Organisasi tersebut merekomendasikan agar proyek tanggul tidak dijadikan satu-satunya solusi permanen untuk mengatasi banjir rob. Sebaliknya, revitalisasi mangrove dinilai perlu dijalankan secara bersamaan. “Mangrove efektif melindungi pesisir dan warga. Pemerintah justru mengabaikannya dan memilih proyek yang merusak ekosistem dan menggusur warga sebagai solusi utama dan permanen,” lanjut Jeanny. Selain menyoroti proyek tanggul laut, Greenpeace bersama koalisi masyarakat sipil juga mengkritik delapan program prioritas Pramono-Rano yang dinilai belum menunjukkan capaian signifikan.
Sebagian besar program mendapat nilai rendah dari skala penilaian maksimal 75.
Berikut daftar program dan nilai yang diberikan:
Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil: 20
Pengelolaan sampah: 10
Pemenuhan lapangan kerja: 20
Program Kampung Bayam: 20
Reforma agraria perkotaan: 20
Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum: 0
Pelayanan publik dan birokrasi: 10
Penanganan penggusuran: 30
