JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Gerakan Mahasiswa untuk Keadilan Ekonomi Syariah (GMKES) menyatakan keprihatinan dan kemarahan kolektif atas terus-menerusnya kaburnya informasi terkait kebocoran data nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang terjadi sejak tahun 2023. Hingga dua tahun berselang, tidak ada keterbukaan dan pertanggungjawaban yang layak terhadap publik sebagai pemilik sah kepercayaan itu.
“Ini bukan lagi soal server atau sistem yang rusak! Ini soal penghianatan terhadap amanah umat! Kalau kalian menyebut diri ‘bank syariah’, maka tegakkanlah syariah dengan jujur, jangan hanya dalam papan nama!” — Ujar Basri (Korlap GMKES)
Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata dan transparan dari manajemen BSI, maka GMKES akan secara resmi melaporkan kasus kebocoran data ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya bagian Perlindungan Konsumen, pada hari Senin, 2 Juni 2025.
“Kalau lembaga pengawas tak bergerak, biar kami mahasiswa yang ajukan! Jangan tunggu rakyat kehilangan seluruh rasa percaya, baru kalian bicara soal solusi!” — Lanjut Basri
Kami juga sedang membangun skema advokasi media nasional untuk menekan atensi dari pihak BSI dan stakeholder terkait. BSI tidak bisa terus berlindung di balik retorika manajerial. Opini publik akan kami bangun dari kampus, masjid, pasar tradisional, hingga ruang digital.
“Kami tidak akan diam! Kalau kalian tidak mau buka suara, kami akan paksa opini publik untuk buka mata!” — Basri
Dalam aksi yang berlangsung di depan Kantor Pusat BSI, GMKES menegaskan lima isu krusial yang menjadi dasar tuntutan gerakan ini. Bukan hanya kritik, tapi juga tawaran reformasi agar BSI kembali ke jalan yang lurus dan syar’i.
5 TUNTUTAN GERAK SYARIAH UNTUK REFORMASI BSI
1. Audit Independen Penyaluran KUR Syariah 2025
BSI menyalurkan dana sebesar Rp17 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Kami menuntut audit independen dan terbuka atas penyaluran dana ini. Pastikan benar-benar menyentuh UMKM kecil, pasar tradisional, dan mahasiswa wirausaha—bukan elite ekonomi-politik.
“Rp17 triliun bukan angka kecil! Itu dana umat! Bukan untuk disalurkan ke kolega politik atau korporasi rakus!” — Basri
2. Hentikan Greenwashing! Tampilkan Data Nyata Green Zakat
BSI wajib membuka laporan dampak konkret dari program Green Zakat. Jangan sekadar menjual narasi hijau jika tak ada manfaat nyata bagi lingkungan dan rakyat miskin.
“Green zakat tanpa transparansi hanya jadi cat hijau di tembok abu-abu! Mana hasilnya? Mana pohonnya? Mana rakyat yang kalian bantu?” — Basri
3. Perluas Akses Digital untuk Kaum Muda dan Desa
GMKES menuntut agar transformasi digital syariah—seperti platform BYOND BSI—tidak hanya berputar di kota-kota besar. Mahasiswa, santri, petani dan pedagang desa juga berhak menikmati layanan digital yang adil dan aksesibel.
“Digitalisasi jangan jadi eksklusif! Jangan biarkan BSI jadi bank syariah bagi kota, tapi kafir teknologi bagi desa!” — Basri
4. Transparansi Tantiem dan Gaji Direksi
Di tengah kenaikan UKT dan kesenjangan sosial, GMKES meminta BSI membuka kepada publik berapa besar bonus (tantiem) dan gaji para direksi dari laba Rp7,01 triliun tahun 2024.
“Rakyat antre KUR, kalian antre tantiem! Uang siapa itu? Uang umat! Kami ingin tahu: siapa yang menikmati jerih payah umat?” — Basri
5. BSI Harus Berdiri untuk Rakyat, Bukan Jadi Alat Politik
Kami menolak segala bentuk intervensi politik dalam kebijakan dan arah strategis BSI. Bank ini bukan alat kekuasaan atau partai politik tertentu. BSI adalah milik publik, bukan sapi perah elite penguasa.
“Jangan jadikan bank syariah sebagai kendaraan politik! Kalau BSI hanya jadi alat kekuasaan, maka syariah kalian kosong isinya!” — Basri
Jika BSI Lupa Amanah, GMKES Tak Akan Lupa Perlawanan
Kami tegaskan: GMKES bukan musuh BSI. Kami adalah pengingat keras agar BSI tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariah. Jika suara mahasiswa terus diabaikan, maka gelombang perlawanan ini akan membesar.
“Kami tidak butuh senyum manajemen. Kami butuh keadilan! Dan jika keadilan tak turun dari gedung ini, kami akan naikkan rakyat untuk menggugahnya!” — Basri
Kami siap turun kembali ke jalan, membawa suara umat yang lelah dibungkam oleh sistem. Kami siap bawa gerakan ini ke tingkat nasional. Kami akan buka mimbar-mimbar keadilan di kampus, di pesantren, di jalanan.
GMKES menuntut: Keadilan untuk nasabah, transparansi untuk publik, dan syariah yang benar-benar berpihak pada rakyat
