JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Koalisi Masyarakat Sipil menggelar konferensi pers yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Dalam kesempatan ini, mereka menyampaikan kritik tajam terhadap degradasi demokrasi, pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya represi terhadap kebebasan sipil.
Latar Belakang
Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia mengalami kemunduran signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Mereka menilai kebijakan yang diambil oleh Kabinet Merah Putih justru menguntungkan elite politik dan pemilik modal, sementara rakyat terus mengalami kesulitan akibat PHK massal, lonjakan biaya pendidikan, serta perampasan lahan secara sistematis.
Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan utama adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berujung pada pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan. Menurut mereka, kebijakan ini justru memperburuk kualitas layanan publik dan semakin memperdalam ketimpangan sosial.
Selain itu, mereka juga mengkritik prioritas investasi pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat, seperti percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta proyek food estate yang dinilai merugikan masyarakat, terutama petani dan masyarakat adat yang terdampak oleh penggusuran paksa.
Klarifikasi terkait Isu Rasisme dalam Aksi #IndonesiaGelap
Dalam konferensi pers ini, Koalisi Masyarakat Sipil juga memberikan klarifikasi terkait dugaan ujaran rasis dalam aksi “Indonesia Gelap” yang digelar pada 21 Februari 2025. Mereka menyatakan permintaan maaf atas insiden tersebut dan menegaskan bahwa orator yang menyampaikan pernyataan berbau rasial bukan bagian dari tim inti aksi.
“Kami berkomitmen untuk menjaga semangat persatuan dan menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan SARA. Evaluasi akan terus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil.
Tuntutan dan Pernyataan Sikap
Dalam pernyataan resminya, Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan 28 tuntutan kepada pemerintah. Beberapa poin utama meliputi:
- Batalkan Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan serta wujudkan pendidikan gratis dan berkualitas.
- Hentikan proyek-proyek bermasalah seperti IKN, food estate, dan proyek ekstraktif yang merampas hak rakyat.
- Cabut UU Cipta Kerja dan UU Minerba yang dinilai hanya menguntungkan korporasi besar.
- Dorong pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Masyarakat Adat.
- Reformasi kepolisian dan militer untuk mengakhiri represi terhadap masyarakat sipil.
- Evaluasi total program makan bergizi gratis, agar tidak sekadar menjadi alat politik.
- Tegakkan keadilan di Papua, hentikan operasi militer, dan berikan akses jurnalis ke wilayah tersebut.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk mencabut Inpres No. 1 Tahun 2025, menghapus threshold pemilu, serta melakukan reformasi total dalam tata kelola negara agar lebih demokratis dan transparan.
Langkah Strategis dan Ajakan Perlawanan
Sebagai tindak lanjut, Koalisi Masyarakat Sipil mengumumkan rencana konsolidasi lanjutan yang akan digelar pada 3 Maret 2025. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam gerakan “Indonesia Gelap” guna memperbesar tekanan terhadap pemerintah agar berpihak kepada rakyat.
“Gerakan ini tidak akan berhenti sampai tuntutan rakyat didengar dan dipenuhi. Kami akan terus menggalang solidaritas untuk melawan kebijakan yang menindas,” ujar perwakilan Koalisi.
Konferensi pers ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang melibatkan berbagai media dan akademisi. Koalisi Masyarakat Sipil berharap agar gerakan ini menjadi momentum bagi masyarakat luas untuk terus memperjuangkan hak-haknya dalam menghadapi kebijakan yang dinilai tidak adil.
