Jakarta, Jejakpos.id – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan cita-cita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai. Pasalnya, prioritas utama saat ini adalah kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Pada kesempatan ini sekali lagi saya juga mengakui bahwa kehendak kita, cita-cita kita, untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai karena kita mendahulukan kesejahteraan rakyat,” sebut kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/09/2024).
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI dengan agenda pengambilan persetujuan pembicaraan Tingkat I terhadap lima RUU kerja sama bidang pertahanan, yang menjadi raker terakhir antara Komisi I DPR dan Kemenhan RI.
Menurut dia, terciptanya kesejahteraan rakyat saat ini masih lebih didahulukan daripada kekuatan pertahanan negara. Hal itu lantaran pertahanan Indonesia adalah pertahanan seluruh rakyat, pertahanan keamanan rakyat semesta.
“Justru rakyat kita yang paling lemah dan paling miskin, ini yang harus kita bantu secepat mungkin. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yang hidup dalam kesulitan, dan ini kewajiban kita semua,” tegas dia.
Dia sebelumnya menyebut soal anggaran pertahanan Indonesia masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan negara Asia lainnya, yakni tidak sampai 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Filipina saja sekarang sudah 1,8% pengeluarannya. Memang pertahanan sangat mahal. Kita melihat tetangga kita Singapura, pulau sebesar Bogor jumlah penduduknya hanya 5 juta, mereka bersedia mengeluarkan anggaran pertahanan 3% dari GDP (gross domestic product) mereka,” tuturnya.
Dia pun berharap pemerintah ke depan dapat memberikan dukungan terhadap alokasi anggaran pertahanan negara yang lebih besar.
“Ini saya kira akan menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama ke depan,” ucapnya.
Selain Prabowo, dalam kesempatan tersebut turut hadir pula Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan para Wakil Ketua Komisi I DPR RI yaitu Abdul Kharis Almasyhari, Teuku Riefky Harsya, Sugiono, dan Utut Adianto.
