JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera memeriksa Elisabeth Ratu Rante Allo, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta.
Desakan ini muncul menyusul sejumlah temuan dugaan korupsi dan praktik nepotisme dalam program-program dinas tersebut.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan melalui APBD DKI Jakarta setiap tahunnya seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, ia menilai implementasi berbagai program di Dinas PPKUKM justru terkesan tidak transparan dan rawan diselewengkan.
“Ada indikasi kuat praktik penyimpangan dan bancakan anggaran di tubuh Dinas PPKUKM. Bahkan, transparansi anggaran patut dicurigai karena beberapa program justru menunjukkan pola penganggaran yang berulang,” tegas Jojo sapaan akrab Joko Priyoski, yang juga dikenal sebagai Aktivis 98.
Dugaan Anggaran Ganda dalam Program Pendampingan Batik Betawi
Salah satu sorotan utama KAMAKSI adalah program pendampingan Batik Betawi yang tersebar di lima wilayah administratif DKI Jakarta.
Tercatat lima kali anggaran identik dicairkan untuk belanja tenaga ahli Batik Betawi:
Jakarta Timur – Rp 85.140.000
Jakarta Barat – Rp 85.140.000
Jakarta Utara – Rp 85.140.000
Jakarta Pusat – Rp 85.140.000
Jakarta Selatan – Rp 85.140.000
Dengan total nilai lebih dari Rp 425 juta, KAMAKSI mencium adanya indikasi duplikasi anggaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Temuan ini, menurut Joko, harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH).
Nama Istri Pejabat Disorot dalam Nota Dinas ke Paris
KAMAKSI juga menyoroti adanya unsur nepotisme terkait keberangkatan delegasi Pemprov DKI Jakarta ke Paris, Prancis, dalam agenda kerja sama dengan L Adresse Paris Agency.
Dalam Nota Dinas Nomor e-0052/PD.06.02 tertanggal 16 Mei 2025, tercantum nama Vira Marselina, istri dari Andhika Permata, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.
Vira disebut sebagai pengurus Dekranasda Provinsi DKI Jakarta, dan dimasukkan sebagai delegasi resmi dalam kunjungan tersebut yang dijadwalkan berlangsung pada 18–23 Mei 2025.
Keterlibatan istri pejabat tinggi dalam delegasi ini mengundang tanda tanya besar soal integritas dan tata kelola pemerintahan yang seharusnya menjunjung transparansi serta akuntabilitas publik.
KAMAKSI Siap Gelar Aksi di Kantor Gubernur hingga Kejagung
Sebagai bentuk komitmen, KAMAKSI bersama elemen aktivis lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik strategis, yakni:
Kantor Gubernur DKI Jakarta
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
Kantor Kejaksaan Agung RI
Mereka menuntut agar Gubernur Pramono Anung dan Inspektorat DKI segera memeriksa dan melakukan audit investigatif terhadap Elisabeth Ratu Rante Allo.
KAMAKSI juga mendesak penegak hukum tidak ragu untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dan nepotisme di Dinas PPKUKM.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pejabat yang tidak mampu bekerja dengan bersih dan profesional lebih baik mundur saja daripada menyusahkan rakyat,” pungkas Joko Priyoski.**
