DEPOK, JEJAKPOS.ID – Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri pada hari ini, Jumat, 4 Juli 2025, menyelenggarakan acara syukuran dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-66 Ditpolsatwa. Momentum ini sekaligus dimanfaatkan untuk mengukuhkan dan melantik pengurus Pemerhati Polisi Satwa (PPS), sebuah wadah independen yang didirikan untuk mendukung perlindungan satwa dan memperkuat sinergi antara Polri dengan masyarakat sipil.
Dalam acara yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kolaboratif ini, hadir berbagai elemen masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan, serta perwakilan dari instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang selama ini aktif dalam isu konservasi satwa.
PPS: Jembatan Sinergi Konservasi dan Penegakan HukumKetua Umum Pemerhati Polisi Satwa, Monica Fany Megawati, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembentukan PPS dilatarbelakangi oleh meningkatnya ancaman terhadap kelestarian satwa liar di Indonesia.
“Perburuan ilegal, perdagangan satwa dilindungi, dan rusaknya habitat menjadi alarm serius bagi keberlangsungan satwa di Indonesia. PPS hadir sebagai ruang partisipatif yang independen, untuk menjembatani kepentingan antara masyarakat, akademisi, organisasi konservasi, dan Polri dalam memperkuat tata kelola perlindungan satwa. Kami ingin menjadi mitra kritis, namun konstruktif, berbasis data dan riset kebijakan,” ujar Monica.
Monica juga menekankan bahwa PPS akan fokus pada kegiatan pemantauan kebijakan, edukasi publik, publikasi kajian, serta menjadi pusat koordinasi bagi berbagai pemangku kepentingan yang peduli terhadap isu perlindungan satwa.
Polri Sambut Baik Kolaborasi Publik dan Reformasi Perlindungan Satwa
Direktur Polisi Satwa Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Tory Kristianto, S.I.K, menyatakan bahwa urgensi pembentukan Pemerhati Polisi Satwa sejalan dengan tantangan yang dihadapi Ditpolsatwa dalam penanganan kejahatan terhadap satwa di lapangan.
“Kerja-kerja kami di lapangan menghadapi tantangan kompleks—mulai dari minimnya informasi dari masyarakat, jaringan perdagangan ilegal satwa yang semakin canggih, hingga keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, keberadaan PPS sebagai mitra pengawasan sosial dan penyampai aspirasi publik sangat penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kerja Ditpolsatwa,” ungkap Brigjen Tory. Ia juga menambahkan bahwa PPS akan menjadi bagian dari strategi besar dalam mewujudkan tata kelola perlindungan satwa yang kolaboratif, adaptif, dan partisipatif, sekaligus mendukung komitmen nasional dan internasional dalam pelestarian keanekaragaman hayati.
Pembentukan Detasemen Satwa Liar (Den Satli): Respon Cepat Aduan Publik
Dalam kesempatan yang sama, Kombes Pol Gatot Aris Purbaya, S.I.K, selaku Kasubdit Pelacakan dan Penangkalan Ditpolsatwa, mengumumkan bahwa Ditpolsatwa tengah menyusun rencana pembentukan Detasemen Satwa Liar (Den Satli) sebagai unit khusus untuk merespon aduan masyarakat terkait tindak kejahatan terhadap satwa.
“Den Satli akan menjadi unit taktis yang siap bergerak cepat di lapangan. Ini adalah bagian dari reformasi struktural dan upaya memperkuat respon Polri terhadap kasus-kasus eksploitasi satwa. Melalui kemitraan dengan PPS, kami akan menerima laporan awal, melakukan pelacakan, hingga proses penindakan hukum secara profesional,” jelas Kombes Gatot.
Den Satli, lanjutnya, dirancang agar dapat bekerja lintas daerah dengan sistem pelaporan yang melibatkan masyarakat dan didukung dengan basis data yang solid serta jejaring mitra dari organisasi konservasi.
Rencana Pembuatan Lahan Konservasi Edukatif dan Eco Wisata
Fiqih Hardana Yuwanza, selaku Ketua Harian Pemerhati Polisi Satwa, menambahkan bahwa dalam waktu dekat PPS tengah merancang Lahan Konservasi Edukatif dan Eco Wisata yang akan menjadi kawasan terpadu antara edukasi, konservasi, dan pariwisata berkelanjutan.
“Salah satu program unggulan kami adalah pengembangan penangkaran luwak untuk budi daya kopi luwak yang etis dan berkelanjutan. Penangkaran ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi masyarakat, tapi juga sebagai sarana edukasi publik tentang pentingnya perlakuan baik terhadap satwa,” ungkap Fiqih. Selain itu, PPS juga akan memulai program penanaman 1.000 pohon Bringin (Fikus) di bantaran sungai sebagai bagian dari upaya rehabilitasi habitat alami satwa serta penanggulangan erosi.
“Pohon Bringin memiliki peran ekologis penting sebagai rumah bagi berbagai jenis satwa, terutama burung dan primata. Penanaman ini akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan komunitas lokal, pelajar, serta mitra konservasi,” imbuhnya.
Langkah Strategis ke Depan: Roadmap Perlindungan Satwa 2025–2030
Pemerhati Polisi Satwa akan menjalankan sejumlah program strategis antara lain:
* Advokasi dan edukasi publik,
* Pemantauan dan pelaporan kasus,
* Kajian dan rekomendasi kebijakan,
* Penguatan pusat data dan informasi satwa, serta
* Pengembangan kemitraan lintas sektor dan internasional.
Dengan visi menjadi Wadah Strategis, Independen dan Terpercaya, PPS diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif, mempercepat penanganan kasus, serta mendorong kebijakan yang berpihak pada pelestarian satwa dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
