APPSI Protes Kemenkeu Soal Pemangkasan TKD 2026, Gubernur Malut: Pembangunan Infrastruktur Terancam
JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat (10/10) untuk menyampaikan protes keras terkait rencana pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
APPSI menyoroti penurunan TKD yang direncanakan menjadi Rp693 triliun. Meskipun pemerintah telah menambah Rp43 triliun dari alokasi awal yang diusulkan, para kepala daerah menilai besaran anggaran tersebut masih jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan fiskal dan pembangunan di daerah.
Salah satu yang paling vokal adalah Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, yang memaparkan dampak drastis dari pemangkasan ini. Menurutnya, Maluku Utara mengalami penurunan anggaran yang sangat signifikan, dari Rp10 triliun menjadi Rp6,7 triliun.
“Akibatnya jelas, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan harus kami kurangi. Padahal, sebagian besar belanja daerah sudah terserap untuk kebutuhan rutin,” keluh Gubernur Sherly Laos, menggambarkan ancaman terhadap percepatan pembangunan di wilayahnya.
Menanggapi keluhan para gubernur, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut protes tersebut sebagai hal yang wajar. Namun, ia secara tegas mengingatkan pentingnya efisiensi dan perbaikan tata kelola anggaran di tingkat daerah.
“Kalau mereka mau bangun daerahnya, harusnya dari dulu anggarannya nggak ada yang hilang sana-sini,” ujar Menteri Purbaya, mengisyaratkan adanya isu kebocoran atau inefisiensi anggaran di masa lalu.
Meski demikian, Menteri Keuangan membuka peluang bagi penambahan alokasi TKD pada tahun depan. Penambahan ini disebut bisa terealisasi jika terjadi peningkatan signifikan pada pendapatan negara yang tercatat pada triwulan II tahun 2026.
Tinggalkan Balasan
