KAMAKSI Desak Reformasi Total Gaji Direksi-Komisaris BUMN: Soroti ‘Luka Keadilan Sosial’ dan Praktik Rente Politik
JAKARTA, JEJAKPOSID – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) melayangkan kritik keras terhadap besaran gaji dan tunjangan direksi serta komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menilai praktik ini sebagai ‘luka keadilan sosial’ yang bertentangan dengan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, KAMAKSI menyoroti ironi di mana elite BUMN justru menikmati privilege dan gaji luar biasa besar.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa BUMN yang seharusnya menjadi instrumen penyejahtera rakyat, kini malah berubah menjadi “ruang eksklusif” bagi elite politik dan kroninya.
“Besarnya gaji direksi dan komisaris BUMN yang sangat besar bertentangan dengan amanah UUD 1945 dan cerminan luka keadilan sosial bagi rakyat Indonesia,” tegas Joko Priyoski.
KAMAKSI menyoroti fenomena penempatan individu non-profesional—mulai dari relawan politik, figur partai, hingga kerabat elite—di kursi dewan komisaris atau direksi BUMN. Praktik ini dinilai melemahkan fungsi pengawasan, membebani keuangan negara, dan mengubah BUMN menjadi lumbung kekuasaan atau arena distribusi rente.
Menurut KAMAKSI, privilege yang lahir dari kursi bagi-bagi kekuasaan ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga melukai rasa keadilan sosial masyarakat.
“BUMN yang seharusnya dikelola dengan prinsip amanah publik, berubah menjadi arena distribusi rente. Privilege ini melukai rasa keadilan sosial. Pemerintah didesak segera evaluasi total besaran gaji Direksi dan Komisaris BUMN,” tambah Joko.
KAMAKSI juga mengkritik logika yang terbentuk ketika BUMN yang memberikan gaji besar, justru masih bergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN) atau uang rakyat.
“Logika yang terbentuk adalah kerugian ditanggung rakyat, tetapi elite BUMN tetap menikmati gaji besar dan fasilitas mewah. Apa gunanya digaji besar dari uang rakyat namun praktik korupsi di BUMN terus terjadi?” ujar Joko.
Lebih lanjut, seorang aktivis KAMAKSI di Jakarta menyinggung dugaan munculnya kasus-kasus penyalahgunaan fasilitas negara, seperti isu yang disinyalir melibatkan keluarga Direksi Jasa Raharja. “BUMN bukanlah perusahaan warisan keluarga. Pemerintah sudah seharusnya bertindak tegas dengan mencopot Direksi BUMN yang disinyalir melibatkan keluarga dalam perusahaan negara,” desak Aktivis tersebut.
Sebagai penutup, KAMAKSI secara tegas mendukung Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi total tata kelola BUMN.
“Tidak layak direksi dan komisaris BUMN diberikan gaji besar disaat rakyat terhimpit ekonomi dan kesejahteraan sosial hanya sebatas retorika,” pungkas Joko Priyoski, menegaskan bahwa negara harus hadir menyejahterakan rakyat sesuai amanah Konstitusi dan Pancasila.
Tinggalkan Balasan
