BEM SI Soroti 17 Tuntutan di Aksi 1 Tahun Prabowo-Gibran, Desak Evaluasi Total MBG hingga Kabinet
JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merilis 17 tuntutan kunci dalam rangka peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang mereka sebut sebagai “Aksi 1 Tahun Prabowo-Gibran Indonesia Cemas,” pada 20 Oktober 2025. Tuntutan tersebut menyoroti berbagai isu mulai dari kegagalan program strategis, kemunduran demokrasi, hingga perlindungan lingkungan.
Tuntutan utama yang disoroti mahasiswa adalah evaluasi total terhadap program unggulan pemerintah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (MBG). BEM SI menilai program MBG hingga kini masih menuai banyak persoalan implementasi, seperti ketidaksiapan infrastruktur, pemborosan anggaran, hingga ketimpangan distribusi.
“Korban keracunan MBG membuktikan pemerintah belum siap dalam melakukan pelaksanaan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan program ataupun kepentingan rakyat, tetapi malah menjadi proyek strategis individual,” tulis BEM SI, mendesak agar program ini tidak menjadi proyek politik.
Tuntutan Demokrasi dan Hak Rakyat
Dalam konteks demokrasi dan kebebasan sipil, Aliansi BEM SI melayangkan tiga tuntutan keras:
- Bebaskan seluruh tahanan Masa Aksi. Mereka menyebut tindakan represif terhadap gerakan rakyat adalah bentuk kemunduran demokrasi dan pelanggaran hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Tuntutan ini berlandaskan pada UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan UU HAM No. 39/1999 Pasal 23 ayat (2).
- Hentikan segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap aktivis, akademisi, jurnalis, dan masyarakat sipil, serta wujudkan komitmen kebebasan bersuara.
- Bubarkan komando teritorial, karena dianggap mendorong militerisme dalam kehidupan sipil dan berpotensi membungkam kebebasan rakyat. BEM SI menegaskan bahwa negara demokratis seharusnya membatasi peran militer hanya pada pertahanan negara.
Isu Lingkungan, Pendidikan, dan Kesejahteraan
Tuntutan lain Aliansi BEM SI mencakup isu lingkungan, pendidikan, dan legislasi yang pro-rakyat:
- Hentikan eksploitasi tambang yang merusak lingkungan, mengancam ruang hidup, dan dikendalikan oligarki.
- Tolak food estate dan wujudkan kedaulatan pangan berbasis potensi dan kearifan daerah.
- Evaluasi sistem pendidikan nasional dan realisasikan 20% APBN untuk sektor pendidikan, serta jamin kesejahteraan tenaga pendidik melalui peningkatan upah layak, tunjangan profesi, dan kepastian status kerja.
Selain itu, BEM SI juga mendesak penguatan implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), penolakan terhadap pasal bermasalah dalam RUU yang tidak pro-rakyat, serta menuntut pengesahan RUU yang pro-rakyat seperti RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Hukum Adat. Mereka juga menuntut penguatan sikap politik luar negeri Indonesia untuk memutus hubungan diplomatik dengan negara yang menolak kemerdekaan Palestina dan menolak kedatangan atlet zionis Israel.
Tinggalkan Balasan
