Amuk Desak Pemerintah Ambil Alih Dan Menertibkan Bandara Morowali Yang Beroperasi Tanpa Pengawasan

JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Aliansi Masyarakat untuk Kebangsaan (AMUK) menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengecam keras terungkapnya keberadaan bandara yang beroperasi tanpa otoritas negara di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, yang telah berjalan selama kurang lebih enam tahun.

AMUK menilai fakta ini sebagai salah satu skandal kedaulatan terbesar dalam sejarah Indonesia modern dan menunjukkan betapa rapuhnya kontrol negara. Bandara yang diresmikan pada masa pemerintahan sebelumnya ini ternyata beroperasi tanpa kehadiran Bea Cukai, Imigrasi, AirNav, serta tanpa pengawasan resmi Pemerintah Republik Indonesia.

“Tidak ada negara berdaulat yang membiarkan pintu keluar-masuk wilayahnya dikelola oleh pihak swasta tanpa otoritas negara,” tegas Juru Bicara AMUK.

Eks Napi Korupsi Jadi Kepala Unit Pasar, Kabag Hukum dan Ham Kota Bogor : Harusnya Clear and Clean

1 jam

Temuan yang pertama kali terungkap oleh TNI saat latihan komando gabungan ini, menurut AMUK, adalah ancaman langsung terhadap integritas teritorial NKRI dan keamanan nasional.

AMUK menegaskan bahwa keberadaan bandara yang tidak berada dalam kendali negara berpotensi menimbulkan risiko serius, termasuk keluar-masuk barang tanpa Bea Cukai, berpotensi menyebabkan kebocoran mineral strategis, di luar nikel, yang bernilai triliunan rupiah.

AMUK memandang skandal Morowali sebagai indikasi failure of governance yang sangat serius.

HSB Gaungkan Semangat Baru Lewat Deklarasi dan Pelantikan Pengurus Pusat

12 jam

“Bandara ilegal ini adalah gejala dari sistem perizinan dan pengawasan yang runtuh pada pemerintahan sebelumnya,” tambah AMUK.

AMUK memberikan apresiasi kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan TNI atas respons cepat dengan prinsip “Tidak boleh ada negara di dalam negara.”

Skandal Morowali telah menyebabkan potensi kebocoran Sumber Daya Alam (SDA), hilangnya kesempatan kerja anak bangsa, melemahnya pengawasan strategis negara, dan runtuhnya martabat kedaulatan Republik.

Aliansi Masyarakat untuk Kebangsaan (AMUK) menyerukan agar pemerintah bertindak cepat, tegas, dan transparan, serta segera menempatkan Bea Cukai, Imigrasi, dan AirNav. Kedaulatan negara adalah fondasi eksistensi sebuah bangsa. Skandal Morowali adalah pengingat keras bahwa NKRI tidak boleh lagi dikelola dengan kelalaian seperti ini.