Hari Kedua Aksi Massa: Ribuan Buruh Kepung Jakarta, Tuntut Revisi Upah Minimum 2026

JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Gelombang aksi massa buruh kembali memadati jantung ibu kota pada Selasa (30/12/2025). Kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Gedung BSI Tower, mulai dipenuhi oleh peserta aksi yang menuntut keadilan terkait kebijakan upah minimum tahun 2026.

Meski konsentrasi massa belum mencapai puncaknya, puluhan buruh berseragam mulai terlihat tiba di lokasi sekitar pukul 10:45 WIB. Kendati demikian, kesiapan massa aksi sudah terlihat sejak pagi hari, di mana mobil komando sudah terparkir di lokasi sejak pukul 08:30 WIB.

Imbas dari kedatangan massa ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi mulai mengalami gangguan. Per pukul 11:02 WIB, pihak kepolisian telah melakukan pengalihan arus dari Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Jalan Agus Salim guna mengurai kepadatan yang mulai mengular.

PB IMSU Audiensi dengan Wapres Gibran, Dorong Hari Ulos Nasional dan Penguatan Ulos Menuju UNESCO

5/02/2026

Aksi hari ini merupakan kelanjutan dari protes yang digelar sehari sebelumnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa mobilisasi hari ini melibatkan sekitar 10.000 unit motor yang datang dari berbagai penjuru.

“Rencana kami besok aksi lagi. Akan ada 10.000 motor, bisa juga berjumlah 20.000 orang akan hadir,” ujar Said Iqbal dalam keterangan persnya. Massa dikabarkan bergerak dari wilayah penyangga seperti Bekasi, Karawang, Sukabumi, Bandung Raya, hingga Cirebon dan Banten.

Dalam aksi kali ini, buruh membawa tuntutan spesifik yang ditujukan kepada pimpinan daerah di Jawa Barat dan DKI Jakarta:

KontraS Kutuk Dugaan Penyiksaan Penjual Es Gabus oleh Oknum TNI–Polri

4/02/2026

• Untuk Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi): Buruh mendesak revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di 19 wilayah. Mereka meminta Gubernur mengembalikan nilai UMSK yang dianggap telah dihapus atau dikurangi dalam SK Gubernur terbaru.

• Untuk Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung): Massa menuntut revisi UMP Jakarta 2026 agar disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 5,89 juta, serta mendesak penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) minimal 5% di atas KHL.

• Kritik Sosial: Para buruh juga secara tegas meminta para pejabat publik dan kepala daerah untuk berhenti melakukan pencitraan di media sosial dan lebih fokus pada pemenuhan kesejahteraan pekerja.

Aksi ini dijadwalkan akan terus berlanjut hingga aspirasi mereka mendapatkan respon nyata dari pemangku kebijakan. Keamanan di sekitar kawasan Patung Kuda dan Merdeka Selatan pun terus diperketat seiring bertambahnya jumlah massa yang tiba.