Badai Kritik Hantam Penunjukan Dirut Baru Pertamina Patra Niaga
JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Gelombang protes keras menerpa tubuh Subholding Pertamina Patra Niaga (PPN). Penunjukan Mars Ega Legowo Putra sebagai Direktur Utama pasca-merger kini berada di bawah sorotan tajam. Langkah korporasi ini dituding bukan sekadar kesalahan manajemen, melainkan bentuk sabotase terhadap agenda “bersih-bersih” BUMN yang dicanangkan Presiden.
Lembaga pengawas kebijakan publik, Sentinel Studi Hukum dan Masyarakat (Sentinel), membongkar serangkaian “dosa lama” dan kebijakan kontroversial yang dinilai membahayakan tata kelola energi nasional.
Sorotan paling menohok tertuju pada dugaan malpraktik dalam produksi Biosolar B40 Performance. Direktur Eksekutif Sentinel, Ronal Jefferson, membeberkan temuan mengejutkan: praktik pencampuran zat aditif yang jauh dari standar keselamatan.
Alih-alih menggunakan proses blending terintegrasi di kilang, Sentinel menemukan indikasi pencampuran dilakukan secara manual di tangki unit pelaksana.
“Ini adalah praktik ‘oplosan’ skala industri. Risiko penurun spesifikasi bahan bakar sangat nyata dan yang menjadi korban adalah konsumen di wilayah Sumbagsel,” tegas Ronal di Jakarta, Jumat (06/02/2026).
Tak hanya soal teknis, proses pengadaan zat aditif dari perusahaan Afton Chemical pun dipertanyakan karena dilakukan lewat penunjukan langsung (PL), mengangkangi prinsip tender kompetitif.
Sentinel juga menyoroti ironi proyek digitalisasi 5.518 SPBU senilai Rp 3,6 triliun. Proyek yang digadang-gadang sebagai benteng pengawasan ini dinilai gagal total. Kegagalan ini berkorelasi lurus dengan masih derasnya kebocoran solar subsidi ke sektor perkebunan dan tambang ilegal.
“Kegagalan digitalisasi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan indikasi ‘pintu belakang’ yang sengaja tidak dikunci rapat,” ujar Ronal, menyiratkan adanya pembiaran sistemik.
Padahal, taruhannya tidak main-main. Estimasi subsidi BPDPKS untuk program B40 pada tahun 2025 diprediksi mencapai Rp 46-47 triliun. Tanpa pengawasan ketat, uang negara ini rawan menguap tanpa jejak.
Isu miring tak berhenti di situ. Sentinel juga mengendus bau amis praktik kartel dalam pengelolaan vendor transportasi BBM. Penunjukan vendor kapal dan mobil tangki dinilai tertutup dan hanya berputar pada lingkaran oligopoli yang sama, menutup celah efisiensi dan kompetisi sehat.
Atas tumpukan masalah ini—mulai dari kelangkaan BBM di daerah strategis saat Mars Ega menjabat posisi sebelumnya, isu B40, hingga dugaan kartel—Sentinel mendesak Kementerian BUMN segera melakukan evaluasi total.
“Mempertahankan kepemimpinan dengan rapor merah sama artinya membiarkan pendarahan aset negara. Kami mendesak KPK dan Kejaksaan Agung turun tangan memulihkan integritas Pertamina Patra Niaga,” pungkas Ronal.
Tinggalkan Balasan
