Dugaan Korupsi Pengadaan Buku di Pidie, Komandan Ibrahim Desak KPK Turun Tangan
SIGLI, JEJAKPOS.ID – Dugaan korupsi pengadaan buku literasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pidie menjadi sorotan publik. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terkait potensi kerugian negara sebesar Rp7,1 miliar memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat Pidie, Komandan Ibrahim.
Kasus ini mencuat setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses lelang pengadaan buku baca tulis Al-Qur’an dan buku referensi untuk siswa SD dan SMP. Satu perusahaan, CV Karimivar yang dipimpin direktur berinisial ES, diketahui memenangkan empat paket proyek sekaligus dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya praktik yang tidak transparan dalam proses pengadaan.
Komandan Ibrahim, yang akrab disapa Dan Ibra, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan penyimpangan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan.
“Anggaran itu adalah hak anak-anak Pidie. Jika benar terjadi penyelewengan, ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya saat ditemui awak media.
Menurutnya, proses lelang harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan bebas dari kepentingan tertentu. Ia menilai dugaan monopoli proyek oleh satu perusahaan perlu diusut secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) Disdikbud Pidie, Zainuddin, menyatakan bahwa dirinya menjalankan tugas sesuai dokumen perencanaan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa perannya sebatas pada verifikasi administrasi penyedia, pemeriksaan barang, pengawasan distribusi, serta proses pencairan anggaran.
“Saya menjalankan tugas sesuai mekanisme dan perintah yang telah ditetapkan dalam DPA,” ujarnya.
Di tengah polemik tersebut, Komandan Ibrahim mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas dugaan korupsi ini demi menjaga integritas pengelolaan anggaran pendidikan di Pidie.
Kasus ini menjadi perhatian masyarakat luas karena menyangkut masa depan pendidikan generasi muda. Publik berharap proses hukum berjalan transparan dan profesional, sehingga jika terbukti ada pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Tinggalkan Balasan
