Anggota DPR Desak Menhut Antoni ‘Perang Total’ Lawan Tambang Ilegal di Taman Nasional Merapi.
JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Isu perusakan lingkungan di kawasan konservasi kembali menjadi sorotan panas di Senayan. Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, melayangkan desakan keras kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk segera mengambil langkah extraordinary dalam mengatasi fenomena tambang ilegal yang merajalela di kawasan hutan Indonesia. Fokus utama kritik diarahkan pada aktivitas tambang pasir ilegal yang telah menyebabkan kerusakan masif di Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Magelang, Jawa Tengah.
Politikus Partai NasDem ini menggarisbawahi dampak finansial dari praktik ilegal tersebut, yang diduga telah merugikan keuangan negara hingga mencapai angka fantastis Rp3 triliun.
Rajiv menyatakan bahwa lambannya penindakan telah membuat TNGM—sebuah kawasan penyangga ekosistem vital di Jawa Tengah—berada dalam bahaya serius. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Menhut Antoni mengubah strategi penegakan hukum secara mendasar, yakni dengan menggandeng Polri dalam upaya menjaga kawasan hutan.
“Kita perlu apresiasi gerak cepat Polri yang berhasil mengungkap tambang ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, yang berlangsung sejak lama. Aparat kepolisian telah menunjukkan komitmen. Sekarang saatnya Kemenhut menyelaraskan langkah, mengoptimalkan sinergi dengan Polri, khususnya untuk pengawasan di wilayah taman nasional yang sensitif,” ujar Rajiv di Jakarta, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, penanganan yang tuntas membutuhkan koordinasi antar-lembaga yang kuat, mengingat pelaku tambang ilegal seringkali didukung oleh jaringan terorganisir yang kompleks.
TNGM memiliki peran krusial sebagai daerah resapan air dan rumah bagi flora dan fauna endemik. Rajiv menyoroti bahwa perambahan kawasan ini melalui penambangan pasir secara besar-besaran telah menyebabkan ekosistem hutan rusak parah, meningkatkan risiko bencana hidrologis, dan mengancam keanekaragaman hayati.
Rajiv tidak segan melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Kemenhut di masa lalu, yang dinilainya kurang proaktif.
“Perambahan kawasan taman nasional tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sebab menurutnya, sudah banyak hutan dan taman nasional di Indonesia hancur akibat kurang cepatnya penegakan hukum oleh Kemenhut,” tegas Rajiv.
Ia menambahkan, kegagalan menghentikan tambang ilegal tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga merusak citra pemerintah di mata publik. Ia mendesak Menhut Raja Juli Antoni untuk menjadikan penegakan hukum yang cepat, tegas, dan transparan di kawasan konservasi sebagai agenda utama kepemimpinan beliau.
Tinggalkan Balasan
