Jakarta, Jejakpos.id – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik mentalitas para wakil rakyat di Indonesia sangat bermasalah. Hal ini merespon adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyatakan 7 ribu transaksi judi online (judol) di lingkaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) aktif.
Sebagai anggota DPR/DPRD, Anwar mengatakan seharusnya mereka sudah mengetahui peraturan yang telah melarang praktik haram dan tidak terpuji tersebut. Tetapi sebagai wakil rakyat yang semestinya bisa menjadi contoh baik untuk masyarakat, mereka malah melakukan hal yang sebaliknya.
“Seharusnya mereka menjadi contoh dan suri tuladan bagi rakyat dalam hal mematuhi UU dan peraturan yang ada, tetapi ini malah sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa banyak dari mereka sudah terkena penyakit ketagihan untuk bermain judi dan ini tentu jelas sangat berbahaya karena sudah pasti akan sulit sekali bagi mereka untuk meninggalkan perbuatan tersebut,” kata Anwar dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024).
Setiap satu orang anggota DPR menurut catatan PPATK ada yang merogoh kocek hingga miliaran rupiah. Jika dibandingkan dengan pendapatan atau gaji tiap bulan yang mereka terima, tidak sebanding atau bahkan jauh lebih besar pengeluaran untuk judol.
“Oleh karena itu kita tentu tidak boleh menganggap enteng masalah ini. Karena para anggota DPR dan DPRD yang telah kecanduan bermain judi tersebut tentu akan selalu berusaha untuk bisa bermain. Mereka tentu tidak segan-segan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji yang dilarang oleh agama dan oleh UU serta peraturan yang berlaku,” tutur Anwar.
“Untuk itu agar citra DPR/DPRD tidak rusak dan agar tidak ada pihak lain yang dirugikan maka MUI mengharapkan agar pihak pemerintah menutup perjudian online tersebut dan menindak para penyelenggaranya,” tegas Anwar.
Anwar juga meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengadili mereka yang terlibat judol agar kehormatan dan keluhuran martabat sebagai wakil rakyat dapat terjaga dan terpelihara.
Ia juga meminta agar kepolisian dapat memproses semua yang terlibat judi online sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Anwar berpesan agar para aparat penegak hukum dan pemerintah dapat segera menyelidiki secara serius terkait asal muasal kekayaan para anggota dewan yang digunakan untuk berjudi.
“Karena berat dugaan untuk memenuhi hasrat berjudinya mereka telah melakukan berbagai cara yang haram dan terlarang seperti korupsi, mencuri, memeras dan merampok. Hal-hal demikian tentu tidak bisa kita terima karena jelas-jelas akan bisa merugikan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, bangsa dan negara,” tutupnya.
