BEM SI Desak Status Bencana Nasional dan Minta Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan Mundur
JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menunjukkan respons cepat terhadap bencana banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Sumatera. Bantuan kemanusiaan disalurkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang terjun langsung meninjau lokasi terdampak untuk memastikan penanganan darurat dan distribusi logistik berjalan efektif.
Dalam kunjungannya, Dasco menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk nyata dari kehadiran negara di tengah situasi krisis. Ia berjanji DPR akan terus mendesak kementerian terkait untuk mempercepat proses evakuasi, pemulihan, dan terutama distribusi bantuan bagi ribuan warga yang masih bertahan di tempat pengungsian.
Respons cepat parlemen ini mendapat apresiasi dari Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan. “Kami menghargai bantuan dan respons cepat yang diberikan Pak Dasco. Dalam situasi darurat seperti ini, kehadiran negara harus terasa langsung oleh rakyat,” ujar Muzammil, mengakui pentingnya keterlibatan parlemen dalam kerja kemanusiaan yang mendesak.
Namun, di balik penyaluran bantuan, Koordinator BEM SI tersebut menyoroti masalah yang lebih mendalam: kerusakan lingkungan yang berlarut-larut sebagai pemicu utama bencana berulang.
Muzammil, seorang mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang juga menjadi korban banjir, menyampaikan bahwa hancurnya rumah dan terendamnya akses vital di tempat tinggalnya adalah bukti betapa seriusnya dampak yang ditimbulkan. Ia menegaskan bahwa banjir ini bukan sekadar masalah cuaca ekstrem, melainkan konsekuensi dari lemahnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan, penebangan hutan masif, dan aktivitas ilegal yang merusak kawasan ekologis.
“Kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol ini menunjukkan kegagalan tata kelola. Pengawasan lemah, penindakan kurang, dan kerusakan terus meluas,” tegasnya.
Menanggapi skala kerusakan yang meluas dan berulang, BEM SI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas. Mereka meminta Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan, bahkan menuntut keduanya mundur jika tidak mampu mempertanggungjawabkan kegagalan pengawasan lingkungan yang mengakibatkan bencana kemanusiaan ini.
“Jika kerusakan sebesar ini terjadi dan rakyat menjadi korban, maka tanggung jawab politik harus diambil. Evaluasi atau mundur adalah sikap yang pantas,” ujar Muzammil, melayangkan tuntutan keras dari mahasiswa.
Selain tuntutan evaluasi menteri, BEM SI juga mendesak Pemerintah Pusat agar segera menetapkan bencana ini sebagai Status Bencana Nasional. Penetapan status ini dinilai krusial untuk memastikan mobilisasi bantuan, logistik, alat berat, dan tenaga medis dapat dilakukan secara masif, cepat, dan merata di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Para mahasiswa berharap, penanganan darurat tidak berhenti hanya pada penyaluran bantuan. Masyarakat menantikan langkah nyata dari pemerintah untuk mengatasi akar permasalahan bencana berulang, yaitu menghentikan laju kerusakan lingkungan di Sumatera.
Tinggalkan Balasan
