Jakarta, Jejakpos.id – Dalam KTT G20 ke-19 yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, para pemimpin dari 20 negara ekonomi teratas dunia menyerukan permusuhan di Timur Tengah dan Ukraina diakhiri serta lebih banyak bantuan untuk wilayah-wilayah yang dilanda perang di dunia ini.
Deklarasi G20 2024 juga menyerukan pakta untuk memerangi kelaparan dan kemiskinan global, perpajakan yang efisien bagi para miliarder, dan dorongan untuk reformasi dalam tata kelola global.
KTT G20 2024 dimulai di Brasil pada 18 November. Para pemimpin seperti Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Tiongkok Xi Jinping, PM Italia Giorgia Meloni, dan para pemimpin negara-negara lain G20 hadir dalam KTT dua hari tersebut. G20 Brasil juga menandai KTT pertama bagi anggota baru yakni Uni Afrika.
Berikut uraian hasil deklarasi KTT G20
1. Kecaman perang dan seruan perdamaian.
Pada 2022, dunia menyaksikan pecahnya perang setelah Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Setahun kemudian, perang lain di Timur Tengah dimulai setelah kelompok militan Hamas melancarkan serangan di Israel selatan pada 7 Oktober yang menuntut pembebasan tahanan.
Ketika kedua perang terus berkecamuk dan meningkat, deklarasi G20 menyerukan solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Sejak Israel menyatakan perang terhadap Hamas, wilayah Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat telah dibombardir oleh militer Israel. Bersamaan dengan Palestina, perang kini telah meluas ke Libanon, tempat Israel melancarkan perang melawan kelompok militan Hizbullah.
Di Gaza, lebih dari 43.000 warga Palestina telah tewas sejak 7 Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, sebagian besar kematian menimpa perempuan dan anak-anak. Sementara itu, di Libanon, lebih dari 3.500 orang tewas akibat pengeboman Israel.
Deklarasi G20 mengacu pada situasi kemanusiaan yang dahsyat di Gaza dan eskalasi di Libanon dan ada kebutuhan mendesak untuk memperluas bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil. “Menegaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, kami menegaskan kembali komitmen teguh kami terhadap visi solusi dua negara yaitu Israel dan Negara Palestina hidup berdampingan secara damai,” tambahnya lebih lanjut.
Beralih ke perang Rusia-Ukraina, AS menyerukan dan mendukung kedaulatan Ukraina. Dukungan ini muncul beberapa hari setelah Joe Biden menyetujui penggunaan rudal jarak jauh untuk Ukraina.
Presiden Rusia Putin tetap absen dari pertemuan puncak tersebut karena surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadapnya oleh Pengadilan Kriminal Internasional. Sejak perang meletus, Vladimir Putin sebagian besar absen dari pertemuan global.
Dalam deklarasi tersebut, kesalahan langsung tidak ditujukan pada para agresor–Israel atau Rusia–tetapi berfokus pada eskalasi krisis kemanusiaan di kedua perang tersebut.
2. Melawan kelaparan dan kemiskinan.
Pada hari pertama KTT G20, Presiden Brasil Lula da Silva meluncurkan Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan. Pakta global untuk memerangi kelaparan dan kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama Brasil sebagai presiden KTT G20 ke-19.
Aliansi ini telah menerima dukungan dari 81 negara, 26 organisasi internasional, 9 organisasi keuangan, dan 31 LSM. Menurut Lula, “Mereka yang sebelumnya tidak terlihat kini akan menjadi pusat agenda internasional.”
“Kelaparan dan kemiskinan tidak disebabkan oleh kelangkaan atau fenomena alam, tetapi merupakan hasil dari keputusan politik yang melanggengkan pengucilan sebagian besar umat manusia. Terserah kepada mereka yang ada di sini untuk mengakhiri momok yang mempermalukan masyarakat ini,” imbuh presiden Brasil lebih lanjut.
3. Memungut pajak dari orang kaya.
Dari pertemuan kelompok kerja hingga KTT para pemimpin G20, kepresidenan Brasil telah berupaya memastikan para miliarder global dikenai pajak dengan benar. Dalam deklarasi pemimpin tersebut, Brasil mengusulkan untuk mengenakan pajak atas pendapatan miliarder sebesar dua persen. Seruan untuk perpajakan yang efisien ini tertuang dalam deklarasi tersebut.
“Dengan penuh rasa hormat terhadap kedaulatan pajak, kami akan berusaha untuk bekerja sama guna memastikan bahwa individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dikenai pajak secara efektif. Kerja sama dapat melibatkan pertukaran praktik terbaik, mendorong perdebatan seputar prinsip-prinsip pajak, dan merancang mekanisme penghindaran pajak, termasuk menangani praktik pajak yang berpotensi merugikan,” demikian bunyi dokumen tersebut.
4. Reformasi tata kelola global.
Sejak meningkatnya perang di Ukraina dan Gaza, negara-negara di seluruh dunia telah menyerukan reformasi drastis di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Alasannya, organisasi antarpemerintah tersebut telah menjadi tidak berguna dan tidak aktif.
PBB, yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua, tidak pernah mengubah formatnya sejak saat itu, khususnya di Dewan Keamanan. Sejak 1945, Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan Inggris telah mempertahankan kedudukan mereka sebagai anggota tetap DK PBB.
Namun, keanggotaan DK PBB kini dipertanyakan oleh banyak pihak, terutama mereka yang menginginkan lebih banyak perwakilan di dewan. Gagasan-gagasan ini masuk deklarasi G20 Brasil yang menyerukan komposisi Dewan Keamanan yang diperluas yang meningkatkan representasi wilayah dan kelompok yang kurang terwakili dan tidak terwakili, seperti Afrika, Asia-Pasifik, Amerika Latin, dan Karibia.
