JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Forum Guru Besar Kedokteran Indonesia menyampaikan pernyataan terbuka sebagai bentuk keprihatinan mendalam terhadap arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional yang dijalankan Kementerian Kesehatan saat ini. Dalam surat bertajuk Panggilan Perhatian Atas Keprihatinan, para guru besar menilai reformasi kesehatan yang berjalan justru menjauhkan partisipasi publik dan memicu polarisasi di antara pemangku kepentingan.
Surat tersebut menyusul pernyataan terbuka yang lebih dulu disampaikan pada 20 Mei 2025 lalu, dan kini kembali ditegaskan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual para akademisi terhadap bangsa dan rakyat.
“Kami, para guru besar, menyuarakan keprihatinan bukan atas nama status, melainkan sebagai bagian dari rakyat yang berjuang menjaga kesehatan masyarakat dengan kejernihan pikir dan nurani,” tulis mereka dalam pernyataan tersebut.
Forum Guru Besar menyampaikan apresiasi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan penghormatan terhadap peran guru besar sebagai “penyemai kebijaksanaan” dan “penjaga suara hati bangsa”. Mereka menilai pernyataan tersebut sebagai penguat moral untuk terus menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat luas.
Namun demikian, para guru besar menyoroti bahwa sejak pernyataan keprihatinan disampaikan, tidak ada perbaikan berarti dalam komunikasi kebijakan kesehatan. Bahkan, mereka menilai narasi yang dibangun oleh Menteri Kesehatan tetap bersifat konfrontatif, manipulatif, dan eksklusif, yang tidak mencerminkan semangat kolaborasi dalam membangun sistem kesehatan nasional.
“Alih-alih membangun partisipasi, reformasi kesehatan justru dirasakan tertutup, dan banyak pihak—termasuk akademisi, organisasi profesi, dan kolegium—ditempatkan sebagai ‘penghambat’,” bunyi pernyataan tersebut.
Forum Guru Besar juga menekankan bahwa keprihatinan mereka bukan reaksi emosional semata, melainkan hasil dari analisis wacana kritis berbasis kajian akademik yang mendalam terhadap dinamika kebijakan kesehatan. Mereka menolak pendekatan kebijakan yang melemahkan kepercayaan publik serta merendahkan martabat profesi dan dunia akademik.
Di akhir pernyataan, Forum Guru Besar secara tegas menyatakan tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi kesehatan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
“Kami menyerukan tindak nyata dari pemerintah atas keprihatinan ini. Reformasi harus berlandaskan data, dialog, dan penghormatan terhadap prinsip profesionalisme serta kedaulatan keilmuan,” tegas mereka.
Pernyataan ini menjadi sorotan penting di tengah perdebatan seputar arah kebijakan kesehatan nasional dan peran para akademisi dalam menjaga keberlanjutan sistem kesehatan yang adil dan partisipatif.
