Jakarta, Jejakpos.id – Analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani memaknai pelantikan tiga wakil menteri (wamen) oleh Presiden Joko Widodo untuk mempermulus transisi pemerintahan kepada Prabowo Subianto.
Jokowi melantik Thomas Djiwandono menjadi wakil menteri keuangan (wamenkeu), Sudaryono menjadi wakil menteri pertanian dan Yuliot menjadi wakil menteri investasi. Thomas dan Sudaryono merupakan politikus Partai Gerindra pada Kamis, (18/7/2024) sore.
Posisi wamenkeu yang diisi Thomas Djiwandono yang merupakan keponakan Prabowo, menunjukkan tekad calon presiden terpilih itu untuk memitigasi risiko fiskal sejak dini. Thomas, ujar Ajib, adalah sosok yang menjadi bendahara umum Partai Gerindra, posisi yang sangat lekat dengan pengelolaan dana dan keuangan.
Sudaryono, yang mengisi pos wakil menteri pertanian diharapkan dapat memperkuat kinerja Kementerian Pertanian sehingga lebih fokus dengan para petani dan secara kuantitatif bisa meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) secara eskalatif.
Sosok yang mengisi pos Wakil Menteri Investasi, Yuliot, merupakan sosok teknokrat yang dinilai berpengalaman di Kementerian Investasi, dan terakhir menjabat sebagai Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Modal BKPM. Penguatan unsur teknokrat di Kementerian Investasi ini menunjukkan bahwa masih banyak program dari internal kementerian yang memerlukan keberlanjutan.
“Pengisian posisi para wakil menteri ini adalah bentuk langkah Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk proses transisi yang mulus,” jelas Ajib, Kamis (18/7/2024).
Ajib berpandangan, secara kinerja pengisian posisi wamen di kementerian memang menjadi perhatian publik saat ini. Kementerian Keuangan menjadi posisi yang amat disorot karena kebijakan fiskal yang tengah menghadapi tantangan cukup rumit.
ejak era pandemi, terjadi realokasi dan refocusing dana yang mengakibatkan perjalanan kinerja tidak ideal. Bahkan, di 2025 terdapat utang jatuh tempo mencapai Rp800 triliun, yang membuat ruang fiskal semakin sempit.
“Ditambah dengan program populis Prabowo Subianto berupa makan bergizi gratis memerlukan alokasi yang cukup signifikan menguras fiskal,” jelas Ajib.
Untuk Kementerian Pertanian, lanjutnya, sektor pangan masih menjadi tumpuan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Lebih dari 27 juta rumah tangga yang hidupnya dari sektor pertanian ini. Pemerintah baru diminta lebih fokus membangun ekosistem bisnis yang memberikan nilai tambah terbaik buat para pelaku usaha agraris.
Kementerian Investasi juga menjadi salah satu kementerian yang disorot. Kementerian ini dikatakan mempunyai catatan kinerja yang harus ditingkatkan seperti kualitas investasi yang cenderung kurang menyerap tenaga kerja. Tahun 2023 tercatat terserap 1,8 juta tenaga kerja, atau setara 60% dari target awal sebesar 3 juta tenaga kerja. Jumlah pengangguran yang mencapai 7 juta orang menjadi pekerjaan besar pemerintah.
“Dunia usaha selalu punya harapan dan keyakinan, bahwa ekonomi Indonesia akan tetap stabil dan prospektif,” pungkas Ajib.
