KAI Commuter Bantah PHK Petugas KRL Gara-Gara Tumbler Tuku yang Hilang

JAKARTA, JEJAKPOS.ID — PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter dengan tegas membantah kabar yang beredar luas di media sosial mengenai pemecatan seorang petugas layanan KRL. Pemecatan tersebut diklaim sebagai buntut dari aduan seorang penumpang yang mengaku kehilangan botol minum (tumbler) merek Tuku di area KRL.
Kabar mengenai petugas yang kehilangan pekerjaan akibat insiden tumbler ini sempat menjadi viral dan memicu reaksi keras dari warganet. Banyak pengguna internet yang menyatakan solidaritas dan pembelaan terhadap petugas tersebut, terutama setelah diketahui bahwa sang petugas dikabarkan sudah berupaya menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab, termasuk dengan menawarkan penggantian atas tumbler yang hilang.
Menanggapi gejolak informasi yang berkembang, Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menyatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan penelusuran mendalam untuk memverifikasi kebenaran insiden tersebut.
“Kami menyadari isu ini menjadi perhatian publik. Sebagai tahap awal, tentunya kami melakukan koordinasi intensif kepada pihak mitra pengelola petugas front liner untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai kronologi dan kondisi yang terjadi,” ujar Karina dalam keterangan resminya, Kamis (27/11).
Karina juga secara gamblang menegaskan bahwa saat ini tidak ada pemberhentian atau pemecatan terhadap petugas front liner seperti yang ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Pernyataan ini sekaligus mendinginkan spekulasi publik yang menduga adanya tindakan PHK sepihak yang dianggap tidak proporsional.
“Kami tegaskan bahwa isu mengenai pemecatan petugas seperti yang beredar luas saat ini tidak benar. Pihak mitra (pengelola petugas) masih melakukan evaluasi internal. Hal ini dilakukan untuk melihat lebih jelas kondisi dan dinamika yang sebenarnya terjadi di lapangan, serta menentukan langkah tindak lanjut yang paling tepat dan adil,” tambahnya.
KAI Commuter berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil terhadap karyawannya, termasuk yang dikelola oleh mitra, didasarkan pada prosedur yang jelas dan pertimbangan yang matang. Pihak perusahaan mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil penelusuran resmi dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Kami akan memberikan informasi terbaru kepada publik setelah proses penelusuran dan evaluasi internal oleh pihak mitra telah selesai. Kami berterima kasih atas perhatian dan masukan dari warganet,” tutup Karina.














