Jakarta, Jejakpos.id – DATA pribadi masyarakat Indonesia diduga kembali bocor. Kali ini, kebocoran diduga berasal dari data milik Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak (DJP), salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan.
Data yang bocor berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berisikan informasi pribadi masyarakat. Data itu kini diperjualbelikan di dark web.
Kabar kebocoran data itu pertama kali terdengar lewat media sosial X (Twitter). Akun pengamat siber dan ethical hacker Teguh Aprianto dengan handel @secgron kembali mengabarkan terjadinya kebocoran data masyarakat Indonesia.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Teguh.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku,” tambahnya.
Hal itu bisa diasumsikan Teguh sudah mengecek langsung sampel data yang bocor tersebut.
Tidak hanya itu, Teguh juga melampirkan tangkapan layar dari situs BreachForum dan lagi-lagi akun bernama Bjorka menjadi sosok yang mengumumkan kebocoran data tersebut dan menaruhnya di dark web.
“Pada sampel data ini kalian akan menemukan informasi pribadi termasuk Presiden Indonesia dan anaknya yang bodoh, serta jajaran pegawai Kementerian Keuangan serta kementerian lain yang tidak berguna,” tulis Bjorka pada tangkapan layar yang dibagikan Teguh.
Teguh menjelaskan di dalam sampel tersebut tercantum data pribadi terkait NIK, NPWP, nama, alamat (kelurahan/kecamatan, provinsi), nama KPP, nama kanwil, dan lain-lain.
Tangkapan layar kembali diunggah oleh Teguh yang menampilkan 25 nama teratas dalam sampel data yang bocor, terlihat ada nama Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP tersebut.
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti saat dihubungi, Rabu (18/9/2024).
