Kehadiran Menteri di Lokasi Bencana Bukan Pencitraan
ACEH, JEJAKPOS.ID – Di tengah sorotan tajam publik mengenai efektivitas penanganan pascabencana di Sumatera, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan respons tegas. Dalam kunjungannya ke Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026), Presiden menepis anggapan bahwa kehadiran jajaran menteri di lokasi bencana hanyalah sekadar formalitas atau “pencitraan” politik.
Kritik pedas yang beredar di media sosial belakangan ini menyoroti kehadiran para pejabat negara yang dianggap tidak memberikan dampak langsung pada pemulihan fisik di area terdampak banjir bandang. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo mengaku heran mengapa langkah koordinasi di lapangan justru dipandang negatif.
“Kehadiran pejabat pusat itu bukan untuk pencitraan, apalagi untuk sekadar ikut kerja fisik yang sifatnya teknis,” tegas Presiden di hadapan peserta rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.
Menurutnya, esensi dari kehadiran para pengambil kebijakan di titik nol bencana adalah untuk memotong jalur birokrasi yang seringkali menghambat penyaluran bantuan dan rehabilitasi.
Bukan sekadar retorika, kunjungan kerja ini juga membawa solusi konkret bagi warga terdampak. Presiden Prabowo secara langsung meninjau 600 unit hunian sementara (Huntara) yang telah selesai dibangun dan siap diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Pembangunan hunian ini merupakan bagian dari janji pemerintah untuk memastikan warga tidak berlama-lama berada di tenda pengungsian yang tidak layak. Penyerahan aset ini diharapkan dapat segera diikuti dengan relokasi warga secara tertib dan manusiawi.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan sebuah prinsip penting dalam masa kepemimpinannya: Negara harus hadir di saat rakyat sedang sulit. Namun, kehadiran tersebut bukan berarti menteri harus memegang cangkul atau alat berat secara simbolis.
“Negara hadir lewat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Masalah di lapangan seringkali membutuhkan diskresi pejabat pusat agar anggaran dan logistik bisa segera cair tanpa hambatan administratif yang berbelit-belit,” tambahnya.
Dengan selesainya pembangunan 600 unit hunian sementara ini, fokus pemerintah kini beralih pada tahap rekonstruksi permanen dan mitigasi bencana jangka panjang agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.
Rapat koordinasi ini juga menjadi sinyal kuat bagi pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan pusat tanpa terpengaruh oleh opini negatif yang berkembang di ruang digital.
Tinggalkan Balasan
