Ketua PBHI Nasional Soroti Politik Anggaran
JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, S.H., M.H., memberikan analisis tajam mengenai peta politik anggaran dan kaitannya dengan strategi pemenangan Pemilu. Sorotan utamanya tertuju pada ketimpangan antara masifnya Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan penguasaan basis massa di akar rumput, atau yang ia sebut sebagai “ruang sipil”.
Dalam sebuah diskusi publik, Julius membedah pola politik yang sedang terjadi saat ini. Ia menilai, secara politis, pola yang terbangun sangat kental dari sisi anggaran yang disalurkan melalui berbagai pengerjaan proyek fisik.
“Kita lihat di situ sudah jadi pola. Pola ini kan pola yang secara politik dia hanya masuk dari segi anggaran karena proyek,” ungkap Julius Ibrani.
Untuk memperjelas skala analisisnya, Julius menarik garis tegas antara kebijakan negara yang terstruktur dengan tindakan oknum perorangan. Ia menggunakan analogi satir untuk membedakan proyek negara dengan kepentingan pribadi yang tidak berdampak pada strategi nasional.
“Beda dengan anggota TNI yang jaga toko Tramadol di Ciracas. Itu beda, itu bukan proyek strategis nasional, (itu) proyek pribadi,” tegasnya. Analogi ini menyiratkan bahwa fokus kritiknya adalah pada mobilisasi sumber daya negara secara masif lewat PSN, bukan kasus per kasus di lapangan.
Poin krusial yang diangkat Julius adalah mengenai efektivitas proyek-proyek mercusuar tersebut dalam konteks kontestasi elektoral. Meskipun politik anggaran berhasil dieksekusi lewat berbagai proyek fisik, terdapat pertanyaan besar mengenai efektivitas “politik penguasaan matra”.
Menurut Julius, proyek-proyek besar tersebut seringkali berada di lokasi yang steril dan jauh dari jangkauan interaksi sosial masyarakat sehari-hari.
“Sekarang politik penguasaan matra-nya di mana? Sedangkan seluruh proyek itu jauh dari ruang sipil,” ujarnya mempertanyakan.
Analisis ini bermuara pada kesimpulan bahwa infrastruktur dan anggaran semata tidak otomatis mengonversi suara. Dalam konteks Pemilu, pertarungan sesungguhnya terjadi di tempat masyarakat sipil berkumpul dan berinteraksi.
“Ketika kita bicara Pemilu, maka politik penguasaan matra (adalah) di mana di situ masyarakat sipil berkumpul, atau suara-suara yang memiliki hak pilih pada saat pemilu itu ada. Nah, itulah ruang sipil,” pungkas Julius.
Pandangan ini memberikan sinyal peringatan bahwa strategi pemenangan yang hanya mengandalkan gelontoran proyek fisik tanpa menyentuh ruang hidup masyarakat, berpotensi kehilangan relevansi di bilik suara.
Tinggalkan Balasan
