Jakarta Jejakpos.id – MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan-Rebiro) Abdullah Azwar Anas mengatakan banyak foto pejabat daerah yang terpampang dalam portal atau website pemerintah daerah (pemda) menjelang Pilkada 2024. Dia membandingkan dengan situs pemerintah di negara-negara maju yang benar-benar dimaksimalkan untuk pelayanan dan informasi bagi masyarakat.
“Kita ini kalau melihat pada portal pemda kita isinya foto bupati semua, foto gubernur dan calon gubernur dan seterusnya. Tapi di layanan pemerintahan yang sudah maju, tidak ada foto seseorang kecuali langsung masuk ke layanan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2024, Senin (23/9/2024).
Anas menegaskan pemerintah pusat mendorong integrasi portal-portal pemda. Hal itu untuk memudahkan layanan dan tidak membingungkan masyarakat. Apalagi dengan banyaknya foto-foto pejabat, menurutnya menunjukkan bahwa website tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk pelayanan masyarakat.
“Kita didorong untuk segera membuat portal nasional dan portal pemerintahan masing-masing secara terintegrasi. Kami berulang kali menyampaikan, ini adalah contoh portal di Estonia, berulang kali kami tidak bosannya bagaimana portal itu terintegrasi dari seluruh layanan yang tadi itu cukup di satu portal dan tidak ada satu foto pun foto pejabatnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa percepatan perluasan digitalisasi daerah sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemda. Digitalisasi di sektor pemerintah atau e-government bisa meningkatkan transparansi, termasuk dalam pengelolaan anggota daerah.
“Kalau e-government-nya bagus itu persepsi korupsinya kemudian menjadi bagus, investasi meningkat, begitu juga terkait indeks rule of law-nya dan seterusnya,” ucapnya.
Menpan-RB pun mengapresiasi dukungan dari Bank Indonesia melalui digitalisasi sistem pembayaran. Hal itu turut mendorong peringkat digitalisasi Indonesia naik 43 peringkat di tahun 2023.
Dia berharap kolaborator antara pemerintah pusat dan daerah bisar memperkenalkan perluasan digitalisasi daerah. Sehingga, ke depan digitalisasi benar-benar menjadi bagian sistem pemerintahan yang akan mendukung pembangkit Indonesia.
