JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini menerima kedatangan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Pertemuan ini berfokus pada diskusi isu-isu intoleransi dan upaya konkret untuk mewujudkan Indonesia yang lebih toleran.
Hadir dalam pertemuan tersebut Dirjen Bimas Kristen Kemenag Jeane Marie Tulung, Tenaga Ahli Menteri Agama Ainul Yakin, dan Ketua Umum GMKI Prima Surbakti.
Dalam kesempatan ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan gagasan besarnya mengenai “Kurikulum Cinta” sebagai respons terhadap maraknya penyebaran kebencian berbasis agama. Ia menekankan perlunya pembaruan kurikulum pendidikan agama di Indonesia.
“Dulu saya juga aktivis demo. Tapi sekarang saya ingin kita berpikir lebih fundamental. Yang harus kita bidik sekarang adalah generasi di bawah usia 30 tahun. Kurikulum cinta harus dimulai dari sini,” ujar Nasaruddin. “Banyak guru agama, sadar atau tidak, justru mengajarkan kebencian. Saya ingin semua agama diajarkan dengan pendekatan cinta. Kita perlu menyisir ulang kurikulum kita.”
Menag mengajak GMKI untuk bersama-sama menyusun dan mendorong implementasi kurikulum cinta ini. Ia menambahkan, “Persoalan seperti di Padang sudah selesai dengan baik. Tapi gagasan besar ini juga sangat penting. Mari kita bicarakan dalam bentuk konsep konkret. Dan bantu kami mewujudkannya.”
Nasaruddin Umar meyakini bahwa implementasi kurikulum cinta akan mendorong kehidupan masyarakat Indonesia yang saling menyayangi, meskipun hal ini membutuhkan waktu. “Kalau kurikulum cinta sudah diimplementasikan, saya yakin Indonesia akan hidup saling menyayangi. Tapi ini tidak instan. Perlu sampai tiga tahun agar doktrin cinta ini tertanam,” jelasnya.
Menanggapi gagasan Menteri Agama, Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI, Combyan Lombongbitung, menyatakan dukungan penuh terhadap kurikulum cinta. Ia menegaskan kesiapan GMKI untuk menjadi mitra aktif Kementerian Agama dalam memerangi intoleransi.
“GMKI siap mem-backup dan mendukung Bapak Menteri Agama dalam melawan segala bentuk tindakan intoleransi. GMKI hadir untuk melawan tindakan intoleransi dan kami siap mendampingi Pak Menteri dalam perjuangan ini,” ujar Combyan.
GMKI juga mengusulkan pembentukan Satgas Reaksi Cepat sebagai mekanisme pencegahan dan penanganan dini terhadap berbagai tindakan intoleransi di masyarakat. “Selama ini, banyak kasus intoleransi baru mendapat perhatian setelah viral di media sosial. Satgas ini dibutuhkan agar bisa mendeteksi dan merespons lebih cepat,” terang Combyan.
Selain itu, GMKI meminta dukungan Menteri Agama untuk menjembatani koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, khususnya terkait perizinan pendirian rumah ibadah yang kerap menghadapi hambatan di tingkat lokal.
