Oknum Eks Napi Diduga Diangkat Jadi Kepala Unit, Aliansi Desak Audit!
BOGOR, JEJAKPOS.ID – Manajemen Perumda Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor diterpa badai kritik keras. Aliansi Demokrasi Bogor Raya (ADBR) menyoroti apa yang mereka sebut sebagai “carut-marut” tata kelola perusahaan daerah tersebut, menuding persoalan di tubuh PD PPJ sudah semakin tidak terkendali.
Juru bicara ADBR, Zidan, menegaskan bahwa serangkaian masalah ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan direksi PD PPJ dan minimnya pengawasan oleh Pembina Perusahaan, yaitu Wali Kota Bogor.
“Permasalahan di PD PPJ sudah terlalu lama dibiarkan. Konflik di Pasar TU dan Pasar Jambu tidak kunjung selesai, kebijakan internal membingungkan pedagang, dan kini muncul dugaan pengangkatan kepala unit yang bermasalah. Ini bukti bahwa tata kelola PD PPJ mengalami kegagalan serius,” ujar Zidan dengan nada tegas.
Menurut ADBR, konflik yang terjadi di Pasar TU dan Pasar Jambu bukan hanya stagnan, melainkan memburuk. Pedagang di kedua pasar tersebut terus menghadapi ketidakpastian terkait penataan lapak, kebijakan sewa, hingga komunikasi yang dinilai tidak transparan dari pihak pengelola.
“Ketika pedagang terus mengeluh dan tidak ada penyelesaian, berarti ada masalah besar dalam manajemen. Situasi ini jelas menurunkan kepercayaan publik. Direksi PD PPJ harus segera dievaluasi,” tambah Zidan.
Selain kisruh pasar, ADBR juga menyoroti dugaan pengangkatan seorang kepala unit yang disebut-sebut merupakan mantan narapidana. Zidan mendesak PD PPJ untuk segera memberikan klarifikasi terbuka atas isu sensitif ini.
“Ini bukan persoalan masa lalu seseorang, tetapi ini tentang integritas dan kepatutan dalam proses seleksi pejabat publik. Pengangkatan pejabat strategis tanpa verifikasi ketat akan merusak kredibilitas Perumda. Jika benar terjadi, maka ini bentuk kelalaian manajemen yang fatal,” tegasnya.
ADBR menilai Wali Kota Bogor tidak bisa lepas tangan. Sebagai Pembina Perumda PPJ, Wali Kota didesak untuk segera mengambil tindakan drastis.
“Wali Kota harus mengambil langkah tegas. Pembiaran hanya akan memperburuk kondisi pasar dan pelayanan publik. Kami mendesak dilakukan audit tata kelola dan evaluasi direksi secara menyeluruh demi menyelamatkan PD PPJ,” tutup Zidan, menuntut perombakan total di tubuh manajemen Perumda Pasar.
Tinggalkan Balasan
