Operasi Militer AS ke Venezuela Picu Protes Keras dari Jakarta.
JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Eskalasi konflik global mencapai titik didih baru di awal tahun 2026. Operasi militer kilat Amerika Serikat (AS) ke jantung kekuasaan Venezuela pada 3 Januari lalu tidak hanya mengguncang tatanan geopolitik Amerika Latin, tetapi juga memantik reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Di Jakarta, Aliansi Kader HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Se-Jakarta mengeluarkan pernyataan sikap tegas, mengecam apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan preseden berbahaya bagi perdamaian dunia.
Dunia internasional dikejutkan oleh operasi senyap yang dilakukan militer AS pada dini hari, 3 Januari 2026. Tanpa peringatan, pasukan khusus AS menyasar pusat pemerintahan di Caracas, Venezuela. Operasi yang diklaim Washington sebagai tindakan “penegakan hukum dan keamanan nasional” ini berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro.
Dampak dari serangan ini dirasakan secara instan. Ketidakstabilan domestik melanda Venezuela, sementara pasar minyak dunia—yang sangat sensitif terhadap gejolak di negara pemilik cadangan minyak terbesar ini—mulai bereaksi liar. Bagi banyak pengamat, ini bukan sekadar operasi militer, melainkan pembukaan babak baru perebutan hegemoni energi global.
Aliansi Kader HMI Se-Jakarta menyoroti cacat hukum dalam operasi tersebut. Dalam siaran persnya, mereka menegaskan bahwa penangkapan kepala negara berdaulat tanpa mandat internasional adalah tindakan ilegal.
“Serangan Amerika Serikat ke Venezuela, termasuk penangkapan Presiden Nicolas Maduro, tidak memiliki dasar hukum internasional dan melanggar kedaulatan negara,” bunyi pernyataan resmi Aliansi tersebut.
Mereka merujuk pada Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, yang secara eksplisit melarang negara anggota menggunakan kekuatan atau ancaman terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik negara lain. Aliansi HMI menekankan bahwa dalam hukum internasional, agresi militer hanya dibenarkan dalam dua kondisi:
1. Sebagai tindakan pertahanan diri (self-defence).
2. Adanya mandat melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB).
Menurut Aliansi HMI, tindakan AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump (sebagaimana disebut dalam rilis) tidak memenuhi satupun dari kedua unsur tersebut, menjadikannya sebuah tindakan agresi murni yang melangkahi otoritas global.
Lebih jauh, Aliansi Kader HMI Se-Jakarta mengingatkan bahwa peristiwa di Venezuela bukan sekadar berita luar negeri, melainkan “pelajaran penting” bagi Indonesia. Sebagai negara yang sama-sama memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, Indonesia dinilai perlu mewaspadai pola-pola intervensi asing yang berkedok keamanan.
“Tindakan agresif dan kepongahan militer Amerika di Venezuela harus menjadi pelajaran… Indonesia harus mempunyai sikap tegas sebagai bangsa yang berprinsip anti-penjajahan sesuai amanat UUD 1945,” tegas pernyataan tersebut. Mereka menggarisbawahi semangat konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Merespons krisis ini, Aliansi Kader HMI Se-Jakarta tidak hanya diam. Mereka melayangkan 3 Tuntutan Solidaritas Indonesia yang ditujukan kepada komunitas internasional dan pemerintah:
1. Kecaman Terhadap AS: Mengutuk keras tindakan Presiden AS atas agresi militer sepihak di Venezuela.
2. Pembebasan Maduro & Pemulihan Kedaulatan: Menuntut pembebasan segera Presiden Nicolás Maduro serta pengembalian kedaulatan Venezuela, membersihkan negara tersebut dari segala fitnah dan dampak “aksi blunder” militer AS.
3. Desakan Sidang Darurat PBB: Mendesak PBB untuk segera menggelar sidang darurat dan melakukan konsolidasi kawasan demi menjaga perdamaian dunia agar tidak terseret ke dalam konflik yang lebih luas.
Suara dari Jakarta ini menambah daftar panjang tekanan internasional terhadap Washington. Kini, mata dunia tertuju pada PBB dan negara-negara non-blok: apakah hukum internasional masih memiliki taring, ataukah hukum rimba kini resmi berlaku dalam tata kelola energi dunia?
Tinggalkan Balasan
