Operasi “Pembersihan” Besar-besaran TNI-Polri di Bangka Belitung: Presiden Prabowo Ungkap 1.000 Tambang Timah Ilegal Ditutup
JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto secara mengejutkan mengungkap operasi penegakan hukum skala besar yang tengah digencarkan pemerintah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) untuk memberantas praktik tambang timah ilegal. Operasi gabungan yang melibatkan TNI, Polri, dan Bea Cukai ini telah menghasilkan penutupan sekitar 1.000 tambang ilegal yang selama ini beroperasi merugikan negara.
Pengungkapan penting ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pidato penutupan Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin (29/9/2025). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa penindakan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara dan praktik penyelundupan sumber daya alam yang sistemik.
Prabowo menyoroti betapa parahnya situasi penambangan ilegal di wilayah yang dikenal sebagai pusat timah terkemuka di dunia itu. Ia mengungkapkan bahwa kelengahan elite selama ini telah menciptakan celah besar bagi perampokan kekayaan negara.
“Sebagai contoh di Bangka Belitung, yang cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia, terdapat 1.000 tambang ilegal. 1.000 tambang ilegal,” ujar Prabowo, menekankan angka seribu tersebut untuk menunjukkan skala masalah yang dihadapi.
Presiden bahkan mengungkap data yang mengejutkan: “Selama ini hampir 80 persen hasil timah tiap tahun diselundupkan.” Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar hasil bumi strategis Indonesia telah dicuri dan diekspor secara gelap, menyebabkan kerugian masif pada kas negara.
Untuk menindak praktik gelap ini, Pemerintah tidak main-main. Sejak 1 September 2025, telah diluncurkan operasi besar-besaran yang melibatkan kekuatan penuh dari TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di seluruh wilayah Bangka Belitung.
Operasi gabungan ini fokus pada penutupan aktivitas penambangan dan peleburan timah ilegal, serta memutus jalur-jalur penyelundupan. “Sekarang kita tutup, tidak bisa keluar, sampan pun tidak bisa keluar,” tegas Prabowo, menggambarkan ketatnya penjagaan yang dilakukan di perairan.
Presiden menjelaskan, penyelundupan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari kapal kecil hingga kapal feri, menunjukkan betapa terorganisirnya jaringan kejahatan ini. Penindakan tegas ini bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi hasil timah yang lolos ke luar negeri melalui jalur ilegal.
Presiden Prabowo memaparkan dampak ekonomi dari operasi “pembersihan” yang dijadwalkan berlangsung hingga Desember 2025 ini. Pemerintah memperkirakan, penutupan tambang ilegal dan pencegahan penyelundupan sepanjang sisa tahun 2025 dapat menyelamatkan uang negara sekitar Rp 22 triliun.
Angka penyelamatan tersebut diperkirakan akan meningkat drastis pada tahun berikutnya. “Tahun depan kita perkirakan bisa selamatkan Rp 45 triliun dari dua pulau ini saja,” tambahnya.
Dengan demikian, dalam rentang waktu 2025 hingga 2026, total dana negara yang berpotensi diselamatkan dari praktik penyelundupan timah di Bangka Belitung diperkirakan mencapai angka fantastis: Rp 67 triliun.
Prabowo menegaskan bahwa situasi ini adalah cerminan dari perampokan sistemik terhadap kekayaan alam Indonesia. “Ini adalah suatu perampokan sistemik. Sistem yang dibuat dan kelengahan elite kita selama ini, sehingga kekayaan kita terkeruk,” pungkasnya, sembari berjanji bahwa pemerintahannya akan bereskan semua celah korupsi dan penyelundupan ini. Pengungkapan ini sekaligus menjadi pesan kuat kepada semua pihak bahwa era toleransi terhadap kejahatan sumber daya alam telah berakhir.
Tinggalkan Balasan
