Jakarta, Jejakpos.id – PANSUS Angket Haji meminta agar pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji untuk kooperatif. Pansus pun telah memanggil berbagai pihak untuk dimintai keterangan, namun banyak yang berkelit agar tidak hadir dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Pernyataan ini disampaikan anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi PKS DPR Wisnu Wijaya, saat dihubungi, Sabtu (24/8). “Jadi kemarin kami memanggil dua saksi lainnya tapi pada ngeles semua. Padahal ini sudah dari jauh hari disiapkan,” ujarnya.
Wisnu menjabarkan salah satu pejabat di Kemenag, misalnya berdalih tidak hadir karena ada rapat lain yang harus dihadiri. Padahal, setelah ditelusuri rapat yang dimaksud telah selesai dilakukan dua hari sebelumnya. Sesuai rencana yang telah disepakati, Senin (26/8), pansus akan memanggil kembali para pejabat.
“Waktu kita sangat sempit jadi tidak bisa diundur-undur. Senin mau dipanggil lagi. Pemanggilan sanksi sesuai UU MD3 setara dengan pemanggilan KPK dan kepolisian. Kalau dua kali dipanggil tidak hadir maka panggilan ketiga bisa jemput paksa,” ungkapnya.
Sementara itu, dari data yang digali dengan para sanksi yang hadir terdapat keganjilan dalam pendataan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohad). Selain itu penyelenggara haji diduga melanggar dua UU. “Data tidak sesuai Siskohad atau antrian jadi ada yang melompat. Itu harusnya sama Siskohat,” tukasnya.
Sebelumnya, Wisnu menyampaikan pansus dijadwalkan akan mengunjungi pemerintah Arab Saudi untuk memperoleh keterangan dan memastikan fakta terkait dengan persoalan Haji 2024. “Kami yang ditunjuk di pansus ini akan sekaligus mendatangi pemerintahan Saudi Arabia.”
Salah satu hal yang akan dikonfirmasi kepada pemerintah Arab Saudi ialah terkait persoalan kuota haji jamaah Indonesia. “Kami juga akan melakukan crosscheck bukan hanya terkait kuota ini, tetapi juga terkait katering, pemondokan,” tandasnya.
