Peringatan 64 Tahun Deklarasi, Kelompok Mahasiswa dan Rakyat Papua Tuntut Hak Menentukan Nasib Sendiri dan Tarik Militer

JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Bertepatan dengan peringatan 64 tahun deklarasi rakyat Papua untuk merdeka pada 1 Desember 1961, sejumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi seperti $\text{AMP}$, $\text{FRI}-\text{WP}$, $\text{IPMAPA}-\text{JADETABEK}$, dan lainnya, mengeluarkan pernyataan sikap keras dengan judul “Tolak Proyek Strategis Nasional, Tarik Militer Dari Papua, Hentikan Genosida Dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua”.

Pernyataan ini menegaskan bahwa semangat perjuangan rakyat Papua untuk bebas dari penjajahan Indonesia dan imperialisme global masih terus membara.

Aliansi tersebut menyoroti tiga isu utama yang mereka anggap sebagai akar permasalahan di Papua:

Presiden Prabowo Tinjau Posko Pengungsian di Aceh Tenggara, Sempat Geleng Kepala Dengarkan Ucapan Bupati

2 jam

1. Militerisme dan Pelanggaran $\text{HAM}$: Praktik militerisme di Papua disebut tidak pernah lepas dari operasi militer dan operasi perusahaan, yang telah menjadi memoria passionis (ingatan penderitaan) bagi orang Papua. Sejak Operasi Trikora $(1961-1962)$ hingga kini $(2025)$, operasi militer dituding meninggalkan catatan pelanggaran $\text{HAM}$ yang masif, termasuk pembunuhan warga sipil, pemenjaraan, dan kekerasan. Data $\text{OSINT}$ diklaim mencatat 85-100 ribu warga sipil Papua sejak 2018 hingga 2025 yang “mampu dikalahkan” dalam konteks perlawanan ini.

2. Eksploitasi Sumber Daya Alam dan $\text{PSN}$: Pernyataan tersebut mengecam keras laju deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam yang masif, didorong oleh Proyek Strategis Nasional ($\text{PSN}$) dan kepentingan korporasi ekstraktif. Disebutkan bahwa 2 juta hektar hutan Papua telah hilang dalam 20 tahun terakhir. Mereka menyoroti kepemilikan $\text{IUP}$ oleh berbagai perusahaan besar dan cadangan mineral bernilai triliunan Rupiah. Mereka juga mengkritik delegasi Indonesia di $\text{COP }30$ yang diisi oleh perwakilan bisnis ekstraktif, menunjukkan bahwa negara cenderung melayani kepentingan investor daripada kepentingan rakyat.

3. Gagalnya Kebijakan Otonomi Khusus dan $\text{DOB}$: Kebijakan Otonomi Khusus ($\text{Otsus}$) Jilid I dan II serta Pemekaran Daerah Otonomi Baru ($\text{DOB}$) dinilai gagal mengatasi empat akar masalah ($\text{HAM}$, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan) yang diidentifikasi $\text{LIPI}$. Sebaliknya, kebijakan tersebut dianggap memperburuk persoalan, mengakarinya dengan pendekatan militer dan rasisme, serta berpotensi menyebabkan perpecahan dan peminggiran identitas orang Papua.

Menutup pernyataan tersebut, aliansi ini menyerukan 14 poin sikap politik, dengan poin terpenting adalah:

• Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua.

• Tarik seluruh Militer Organik dan Non Organik dari Tanah Papua.

• Tolak PT Freeport, $\text{PSN}$, dan $\text{PNG}$ Tangguh serta Seluruh Perusahaan di Tanah Papua.

• Usut tuntas seluruh kasus pelanggaran $\text{HAM}$ dan bebaskan seluruh tahanan politik Papua tanpa syarat.

• Tolak $\text{UU}$ Otsus Jilid $\text{II}$ dan hentikan Pemekaran $\text{DOB}$ di Papua.

Pernyataan yang ditandatangani di Medan Juang, Tanah Kolonial, Jakarta, 1 Desember 2025 ini diakhiri dengan seruan persatuan untuk meruntuhkan rezim yang dianggap berwatak kolonialistik, militeristik, dan kapitalistik.