Jakarta, Jejakpos.id – Ketua DPP PKB Daniel Johan mengungkap alasan kedatangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ke Kantor DPP PKB di Jakarta Pusat, Sabtu (31/8) petang.
Ma’ruf datang ke sana seusai muncul kabar muktamar tandingan pada awal September 2024 yang bakal mengambil alih PKB. Sebelumnya, pada Sabtu siang ini, Garda Bangsa PKB menggelar konferensi pers merespons muktamar tandingan tersebut.
Namun begitu, menurut Daniel kedatangan Ma’ruf ke PKB bukan membahas hal tersebut. Menurutnya Ma’ruf datang sebagai Ketua Dewan Syuro PKB periode 2024-2029 untuk mengikuti rapat pleno pertama setelah gelaran Muktamar Bali.
“Itu rapat pleno perdana pengurus,” kata Daniel saat dikonfirmasi, Sabtu (31/8).
Sekjen PKB Hasanuddin Wahid juga mengonfirmasi kedatangan Ma’ruf ke DPP petang tadi untuk menghadiri rapat pleno perdana. Ia memastikan rapat tersebut juga tidak membahas rencana muktamar tandingan.
Hasanuddin meyakini tak akan ada muktamar tandingan PKB. Ia menyebut pihak-pihak yang merencanakan muktamar tandingan itu sebagai “gerakan halu yang tak perlu digubris”.
“Mereka itu para gelandangan politik yang terlunta-lunta, ngais keuntungan dengan cara adu domba, karenanya rapat pleno DPP tidak membahas hal tersebut [muktamar tandaingan] sama sakali,” ujar Hasanuddin.
“Rapat tadi justru dipenuhi dengan pembahasan yang lebih mendalam atas semua hasil dan rekomendasi Muktamar Bali yang meneguhkan PKB sebagai partai terbuka untuk semua, independen dan berdaulat dari ormas dan organisasi apapun,” lanjut dia.
Sebelumnya, Mantan Sekjen PKB Lukman Edy dan rekan-rekannya berencana menggelar muktamar PKB tandingan awal September mendatang.
Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A.Malik Haramain mengatakan, pihaknya menerima mandat untuk menggelar Muktamar PKB di Jakarta pada tanggal 2 hingga 3 September.
“Mandat yang kami terima itu, agar kita membuat muktamar. Muktamar kita adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),” kata Haramain, saat konferensi pers di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8) dini hari.
“Sementara kita jadwalkan (muktamar ) tanggal 2 hingga 3 September di Jakarta,” lanjutnya.
