PPP Kembali Didera Dualisme: Dua Kubu Saling Klaim Ketua Umum di Muktamar
JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali dilanda krisis kepemimpinan setelah dua tokoh, Mardiono dan Agus Suparmanto, secara terpisah saling mengklaim sebagai Ketua Umum terpilih pada hari pertama Muktamar X yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9).
Dualisme yang mengingatkan pada konflik tahun 2014 ini memecah belah partai berlambang Ka’bah tersebut di awal agenda Muktamar yang seharusnya berlangsung hingga 29 September.
Pengumuman pertama datang dari kubu Mardiono. Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, mengumumkan Mardiono sebagai calon ketua umum terpilih secara aklamasi pada Sabtu malam. Amir menyebut Mardiono merupakan satu-satunya calon yang hadir dan didukung oleh 1.304 muktamirin pemilik hak suara.
“Selamat Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya,” kata Amir Uskara.
Penetapan ini maju dari jadwal semula. Mardiono menjelaskan percepatan tersebut dilakukan berdasarkan AD/ART partai yang memungkinkan proses dipercepat jika terjadi kondisi darurat.
“Sejak awal sudah ada gelagat-gelagat akan terjadi keributan dalam Muktamar. Ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” ujar Mardiono membenarkan percepatan tersebut.
Keputusan yang dipercepat ini kontan ditolak oleh sebagian besar peserta Muktamar. Melalui Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Romahurmuziy (Romy), kubu penolak menyatakan penetapan Mardiono tidak sah.
Romy menegaskan bahwa Muktamar ke-10 PPP masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan belum menetapkan ketua umum secara resmi.
“Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah PPP,” kata Romy dalam rilis tertulisnya.
Sebagai tandingan, sebagian kader yang menolak proses aklamasi tersebut kemudian menetapkan calon lain, yakni eks Menteri Perdagangan di era Jokowi, Agus Suparmanto, sebagai Ketua Umum terpilih yang sah.
Perpecahan internal yang melibatkan dua klaim ketua umum ini menandai kembalinya dualisme akut yang pernah melanda PPP pada tahun 2014.
Kala itu, PPP terpecah menjadi dua kubu Muktamar, yaitu kubu Romy di Surabaya dan kubu Djan Faridz di Ancol. Konflik panjang tersebut baru berakhir pada tahun 2017 setelah Mahkamah Agung (MA) melalui Peninjauan Kembali (PK) memutuskan kepemimpinan Romy sebagai yang sah, didahului oleh Muktamar islah pada 2016.
Kini, dengan kembali munculnya dua kubu yang saling klaim, masa depan kepemimpinan partai Ka’bah kembali dipertaruhkan dan diperkirakan akan memicu sengketa hukum dan politik yang panjang.
Tinggalkan Balasan
