Presiden Prabowo Berencana Rombak Total Direksi Bank Himbara
CIBODAS, JEJAKPOS.ID – Langit mendung di kawasan Cibodas, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026), menjadi saksi munculnya kabar panas yang mengguncang sektor perbankan nasional. Dari balik kesejukan udara pegunungan, sebuah sinyal “bahaya” diluncurkan langsung dari lingkaran dalam Istana.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah memegang “tombol eksekusi” untuk melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran direksi Bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Langkah ini bukan sekadar rotasi rutin, melainkan sebuah operasi “bersih-bersih” radikal demi menegakkan kembali kedaulatan ekonomi yang dinilai mulai melenceng dari rel kerakyatan.
Kabar mengejutkan ini tidak datang dari Menteri BUMN atau Menteri Keuangan, melainkan disuarakan dengan lantang oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. Saat memberikan pembekalan di hadapan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Pusat Kompetensi Bela Negara, Sjafrie tidak menahan diri.
Dalam pidatonya, Sjafrie menegaskan bahwa pertahanan negara tidak hanya soal alutsista, tetapi juga ketahanan ekonomi. Ia menyoroti rapuhnya birokrasi Indonesia saat ini yang dinilainya mengalami krisis kepemimpinan dalam aspek pengawasan.
“Kelemahan sistem bermula dari lemahnya pengendalian dan pengawasan oleh mereka yang berada di kursi pimpinan,” ujar Sjafrie dengan nada serius, menyiratkan bahwa Presiden tidak puas dengan performa para bos bank pelat merah saat ini.
Poin paling krusial yang menjadi landasan rencana perombakan ini adalah ketimpangan dalam penyaluran kredit. Pemerintah menilai, bank-bank milik negara (seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN) selama ini terjebak dalam zona nyaman.
Sjafrie secara khusus menyentil pola bisnis bank Himbara yang dinilai lebih suka “memanjakan” pengusaha kakap. Para konglomerat dan korporasi besar mendapatkan karpet merah akses pendanaan, sementara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)—yang notabene adalah tulang punggung ekonomi riil—sering kali dipersulit dengan birokrasi yang berbelit dan bunga yang tidak kompetitif.
Bagi Presiden Prabowo, kondisi ini mencederai semangat ekonomi kerakyatan. Bank negara seharusnya menjadi agen pembangunan (agent of development), bukan sekadar lembaga pencari untung yang pragmatis.
Langkah radikal yang akan diambil Presiden Prabowo ini dipandang sebagai upaya strategis untuk mengembalikan khittah perbankan nasional. Istilah “bersih-bersih” yang digunakan mengindikasikan bahwa perombakan ini mungkin juga menyasar oknum-oknum direksi yang dinilai memiliki konflik kepentingan atau kinerja yang tidak selaras dengan visi Asta Cita pemerintah.
Penguatan kedaulatan ekonomi nasional menjadi harga mati. Di tengah ketidakpastian ekonomi global tahun 2026, Indonesia membutuhkan perbankan yang lincah, berani mengambil risiko untuk rakyat kecil, dan memiliki sensitivitas krisis yang tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian nama-nama direksi yang akan dicopot maupun kandidat penggantinya. Namun, pernyataan terbuka dari seorang Menteri Pertahanan—yang merupakan orang kepercayaan Presiden—menandakan bahwa surat keputusan perombakan tersebut mungkin sudah ada di meja kerja Presiden, tinggal menunggu waktu untuk ditandatangani.
Pasar dan pelaku industri keuangan kini menahan napas. Perombakan ini diprediksi akan mengubah peta kebijakan kredit nasional secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan.
Bagi para bankir di menara gading Himbara, pesan dari Cibodas ini sangat jelas: Berubah, atau diganti.
Tinggalkan Balasan
