Ribuan Guru Honorer Banjiri Monas, Desak Kesetaraan Status ASN

Ribuan Guru Honorer Demo Tuntut Hak Ini dan Diangkat Jadi ASN | Foto : Dimas Jejakpos.id

JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Kamis (30/10/2025) berubah menjadi medan perlawanan saat ribuan guru honorer dari berbagai sekolah swasta melancarkan aksi unjuk rasa besar-besaran. Aksi ini adalah puncak kemarahan atas status dan kesejahteraan yang selama ini mereka rasakan tidak adil.

Mengerahkan 1.597 personel, pihak Kepolisian bersiaga mengamankan massa yang didominasi oleh gabungan organisasi guru seperti Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).

Tuntutan Tegas: Hapus Diskriminasi Kuota PPPK/ASN

Aksi ini adalah ultimatum yang menuntut pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Umum PGMNI, Heri Purnama, mengecam keras diskriminasi perlakuan. “Aspirasi kami sederhana, tapi vital: menuntut kesetaraan perlakuan antara guru madrasah dan guru di sekolah negeri. Dasar hukumnya sama, Undang-Undang Guru dan Dosen, tapi perlakuannya berbeda total,” tegas Heri di lokasi.

Ia menyoroti ketiadaan kuota yang menjadi akar masalah. “Di madrasah ada RA, TK, MI, MTS, dan Aliyah. Tapi tidak ada kuota PPPK atau ASN untuk guru madrasah swasta! Kami diperlakukan seperti warga kelas dua,” tambahnya.

Ancaman Menginap dan Menantang Kebijakan Negara

Heri menyebutkan bahwa unjuk rasa ini adalah babak akhir dari rangkaian pengaduan yang tidak ditanggapi, mulai dari DPR, Kementerian Agama, Kementerian PAN RB, hingga Badan Legislasi.

“Kami sudah melangkah ke semua pintu. Aksi ini adalah jawaban atas kebuntuan birokrasi!” serunya.

Secara terbuka, Heri menantang pengambilan keputusan politik. “Kalau Presiden Prabowo berkenan, urusan selesai. Tapi kalau tidak, guru madrasah akan terus berjuang, bahkan sampai bermalam di sini!” ancamnya, menunjukkan kesiapan eskalasi jika tuntutan mendasar mereka tidak segera dipenuhi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup