JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Bertepatan dengan peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) menyerukan reformasi besar-besaran di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Koalisi ini mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan Kementerian BUMN dan memecat Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin. Langkah ini, menurut mereka, merupakan “kado terindah” bagi rakyat Indonesia di momen bersejarah ini.
KKMP menyoroti kondisi sosial-ekonomi yang dianggap masih jauh dari kata sejahtera, seperti sulitnya lapangan kerja, harga bahan pokok yang mahal, dan birokrasi yang rumit. Mereka menilai sistem yang ada saat ini masih menguntungkan kaum kapitalis dan menyuburkan korupsi, terutama di BUMN.
”KKMP mendukung pernyataan Presiden Prabowo bahwa pengelolaan BUMN selama ini tidak masuk akal,” kata Presidium KKMP, Joko Priyoski.
“Praktik korupsi di sejumlah BUMN masih terus terjadi, padahal gaji dan bonus direksi sudah besar. Sudah tepat jika Presiden Prabowo menghapus tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN,” tambahnya.
KKMP mendesak Presiden Prabowo untuk segera membubarkan Kementerian BUMN dengan alasan efisiensi anggaran dan menghindari tumpang tindih dengan peran yang akan diemban oleh PT Danareksa (Persero) atau Danantara.
Koalisi menilai tata kelola di bawah kementerian tidak mampu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan jabatan.
Joko Priyoski, yang juga Ketua Umum DPP Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), menyebut bahwa Presiden Prabowo pernah menyatakan BUMN seharusnya mampu menyumbang minimal 50 miliar dolar AS atau setara Rp807,75 triliun kepada negara.
“KKMP mengusulkan kepada Presiden Prabowo segera membubarkan Kementerian BUMN agar tidak menjadi beban keuangan negara,” tegasnya.
Selain itu, KKMP juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk memproses penegakan hukum secara adil terhadap pejabat BUMN yang terlibat kasus korupsi. Salah satu nama yang disorot adalah Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.
Ramadhan Isa, Presidium KKMP yang juga Koordinator Nasional Poros Muda NU, mendesak Presiden Prabowo untuk segera memecat Bobby Rasyidin. Pemecatan ini didasarkan pada dugaan keterlibatan Bobby dalam kasus korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina yang terjadi antara tahun 2018-2023.
”Meski baru saja diangkat sebagai Direktur Utama PT KAI, kami mendesak Presiden Prabowo segera memecat Bobby Rasyidin,” ujar Ramadhan Isa. “Pecat segera Bobby Rasyidin dari Dirut KAI adalah kado terindah HUT RI ke-80 Tahun.”
Bobby Rasyidin diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero), induk holding Defend ID, yang juga terlibat dalam proyek senilai Rp3,6 triliun tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penjadwalan pemeriksaan terhadap Bobby Rasyidin untuk mendalami kasus dugaan korupsi ini.
Proyek digitalisasi ini juga menjadi sorotan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena diduga terjadi praktik diskriminasi dalam penunjukan PT Telkom Indonesia sebagai pelaksana proyek. KPPU menilai adanya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat yang merugikan pelaku usaha lainnya.
