JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku, kembali menjadi sorotan serius publik dan legislator. Dugaan kuat mengarah pada dua aktor utama, JMS dan Andrias Dodi Kurniawan, sebagai pengendali operasi pertambangan tanpa izin yang telah berlangsung bertahun-tahun ini.
Dugaan tersebut mencuat setelah Koordinator Perhimpunan Mahasiswa Nusa Ina (PERMANUSA), Rhum, menyatakan, “Kami menerima banyak laporan dari warga dan tokoh masyarakat. Aktivitas tambang ilegal ini terorganisir, melibatkan alat berat, dan berjalan terang-terangan. Diduga ada perlindungan dari oknum berpengaruh terhadap JMS dan Dody Hermawan.” Pernyataan ini disampaikan Rhum dari Ambon pada Rabu, 23 Juli 2025.
Isu ini juga menjadi bahasan utama dalam rapat Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XII, Bambang Haryadi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 10 Juli 2025. Rapat tersebut secara khusus membahas pelanggaran izin usaha pertambangan dan potensi kerusakan lingkungan akibat konflik lahan tambang yang kian meruncing di SBB.
Tambang ilegal di SBB tak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan sektor minerba, tetapi juga menyebabkan degradasi lingkungan dan konflik horizontal di masyarakat. Beberapa warga melaporkan adanya intimidasi dan ketegangan sosial akibat perebutan lahan dan akses terhadap area tambang. Sejumlah pihak menduga kuat bahwa para pelaku memiliki hubungan dengan elit politik atau aparat yang membuat upaya penertiban tidak pernah benar-benar efektif.
“Kalau tanpa dukungan orang kuat, mustahil tambang skala besar seperti ini bisa bertahan lama tanpa disentuh hukum,” tegas Rhum.
Komisi XII DPR mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, untuk turun langsung dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, DPR mendorong pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga anti-korupsi.
Hingga berita ini diturunkan, baik JMS maupun Dody Hermawan belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Namun, desakan publik untuk mengusut tuntas dan menghentikan aktivitas tambang ilegal di SBB semakin menguat.
