Tokoh Pemuda di Bogor Jadi Korban Premanisme Berkedok Organisasi, Minta Pemerintah Bertindak Tegas
BOGOR, JEJAKPOS.ID – Praktik premanisme yang berkedok organisasi, paguyuban, atau kelompok masyarakat masih marak terjadi, baik di kota maupun desa. Korbannya pun beragam, mulai dari pedagang hingga pemilik lahan. Salah satu yang kini merasakan dampaknya adalah Toni, tokoh pemuda Kota Bogor yang juga aktif dalam organisasi kepemudaan.
Toni mengaku lahan keluarganya yang telah dikelola puluhan tahun tiba-tiba dijadikan arena perebutan oleh sekelompok oknum yang mengatasnamakan organisasi. Mereka bahkan membawa nama pimpinan instansi dan mengancam dengan kekuatan massa dari kelompok yang pernah terlibat kericuhan.
“Pernah secara tidak langsung saya ditanya soal jatah retribusi paguyuban, berupa setoran pedagang dan parkiran,” ujar Toni, Jumat (12/12/2025).
Ia juga menceritakan pengalaman pahit saat memulai usaha parkir. Beragam aturan sepihak diterapkan oleh oknum paguyuban, mulai dari penunjukan juru parkir, pengaturan portal, hingga jam operasional yang semuanya harus mengikuti kemauan mereka. Alih-alih mendapat dukungan, Toni justru menghadapi tuntutan setoran oleh kelompok yang mengaku memiliki wilayah tersebut.
Menurutnya, kondisi ini membuat para pedagang bingung mengenai siapa yang berhak menerima retribusi, apakah pemilik lahan atau oknum preman. Akibatnya, aktivitas berdagang menjadi tidak nyaman dan pungutan liar semakin merajalela.
“Ini sangat disayangkan karena menghambat proses berjualan. Praktik pungli terlihat jelas di depan mata,” kata Alumni Universitas Pakuan itu.
Toni berharap Pemerintah Kota Bogor dapat menekan praktik premanisme yang terus meresahkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa jika dibiarkan, dampaknya bisa menghambat cita-cita Indonesia Emas 2045, karena lingkungan yang tidak aman akan memengaruhi perkembangan generasi muda.
Toni juga mengapresiasi respons cepat aparat, mulai dari Polres Bogor Kota melalui AKBP Indra Ranu Dikarta, Polsek Bogor Tengah, Camat Bogor Tengah Dheri Wiriadirama, hingga Satpol PP Kota Bogor melalui Kasatpol PP Rahmat Hidayat.
Ia menambahkan, pemberantasan pungli tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. “Kota Bogor terus berjuang untuk bebas pungli, tapi masyarakat harus berani melapor demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang optimal,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan
