Tragedi Sumatera Makan Ratusan Korban, KAMAKSI: Pecat Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup!
JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Bencana dahsyat yang meluluhlantakkan sebagian wilayah Sumatera tidak hanya menyisakan duka mendalam, tetapi kini memantik api kemarahan publik terhadap kinerja pemerintah pusat. Di tengah isak tangis keluarga korban, sorotan tajam diarahkan kepada dua pembantu Presiden Prabowo Subianto yang dinilai gagal total dalam menjaga benteng ekologis Indonesia.
Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) secara resmi menyampaikan belasungkawa terdalam atas musibah ini. Namun, di balik ucapan duka, terselip tuntutan keras. Mereka menilai malapetaka ini bukanlah semata takdir alam, melainkan buah dari kelalaian fatal dalam tata kelola kehutanan dan lingkungan hidup.
Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat (5/12/2025), skala kehancuran di Sumatera sungguh mengerikan. Sebanyak 836 nyawa melayang dan 509 orang masih dinyatakan hilang dalam ketidakpastian.
Infrastruktur penopang kehidupan pun lumpuh total. Sebanyak 10.500 rumah warga hancur diterjang banjir bandang dan longsor. Fasilitas vital tak luput dari kerusakan: 25 fasilitas kesehatan, 185 rumah ibadah, 115 gedung perkantoran, hingga 295 jembatan putus, mengisolasi ribuan warga yang membutuhkan bantuan.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, dalam pernyataan resminya menyebut bahwa skala kerusakan ini tidak wajar jika hanya dianggap sebagai fenomena cuaca. Ia menuding dua nama yang paling bertanggung jawab atas rapuhnya ekosistem Sumatera: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
“KAMAKSI menilai banjir bandang dan longsor yang merenggut ratusan nyawa di tiga provinsi ini adalah bukti nyata kegagalan dua menteri tersebut. Mereka seharusnya menjadi garda terdepan menjaga kelestarian ekosistem, namun justru tampak tak berdaya menghadapi kerusakan alam yang k kian masif,” tegas Joko Priyoski, atau yang akrab disapa Jojo.
Menurut KAMAKSI, Menteri Kehutanan memegang tanggung jawab penuh atas kewenangan izin penggunaan kawasan hutan dan pengawasan di lapangan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup memegang kunci pada penerbitan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), yang seharusnya menjadi gerbang terakhir untuk menyaring kelayakan sebuah proyek yang berisiko merusak alam.
Salah satu poin paling krusial yang disoroti KAMAKSI adalah temuan ribuan gelondongan kayu yang hanyut bersama material banjir. Temuan ini seolah menampar klaim pemerintah yang sempat menyebut material tersebut hanyalah sisa-sisa “kayu lapuk” atau pohon yang tumbang secara alami.
“Sorotan publik terhadap banyaknya gelondongan kayu yang hanyut adalah bukti tak terbantahkan dari carut-marut pengelolaan lingkungan. Meski ada dalih itu kayu lapuk, bukti visual di lapangan menunjukkan kayu-kayu tersebut memiliki bekas gergaji yang rapi. Ini indikasi kuat adanya praktik pembalakan liar (illegal logging) yang selama ini luput dari penegakan hukum,” ujar Jojo dengan nada geram.
Melihat situasi yang kian kritis, KAMAKSI menilai tidak ada pilihan lain bagi Presiden Prabowo Subianto selain mengambil langkah tegas. Kegagalan mitigasi dan pengawasan ini dinilai telah mencoreng wajah Kabinet Merah Putih.
“Jangan biarkan menteri-menteri yang gagal ini membebani Presiden Prabowo. Desakan mundur dari publik semakin kuat. Oleh karena itu, KAMAKSI mendesak Bapak Presiden untuk segera mencopot Raja Juli Antoni dan Hanif Faisol Nurofiq,” serunya.
Jojo menegaskan bahwa langkah ini semata-mata untuk menyelamatkan visi besar pemerintahan baru. KAMAKSI berkomitmen mengawal “Asta Cita” dan cita-cita mulia Presiden untuk mengabdi pada rakyat, yang menurutnya tidak akan tercapai jika dibantu oleh menteri yang tidak kompeten.
“Kami konsisten mengawal pemerintahan ini. Solusinya jelas: Pecat saja menteri-menteri yang tidak becus menjalankan tugasnya. Rakyat butuh perlindungan nyata, bukan sekadar ungkapan prihatin saat bencana sudah terjadi,” pungkas Jojo menutup pernyataannya.
Tinggalkan Balasan
