Jakarta, Jejakpos.id – Wacana bakal dibentuknya Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI semakin mengemuka. Merespons itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tak mempermasalahkan pemisahan Kementerian Perumahan dari Kementerian PUPR.
“Saya kira bagus, karena dengan program prioritas Beliau (presiden terpilih Prabowo Subianto) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus,” ujar Basuki, Rabu (18/9/2024).
“Menurut saya itu bagus, karena memang organisasi itu hanya suatu vehicle untuk mencapai program,” tambahnya.
Intinya, kata Basuki, jika Prabowo ingin membentuk kementerian perumahan ialah hal yang tepat agar bisa fokus dalam menjalankan program di pemerintahan mendatang.
“Jadi kalau ini Beliau membentuk (kementerian) perumahan, bagi saya pribadi bagus. Enggak gampang ngurus perumahan itu, ada 175 turunan industri yang mendukung industri properti ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan kembali mencuatkan rencana pembentukan Kementerian Perumahan sebagai bagian dari program pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan, pemisahan sektor perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum (Pu-Pera) ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan perumahan yang lebih fokus.
Menanggapi hal ini, Pengamat properti dari Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat, menilai bahwa langkah ini merupakan terobosan positif dalam mempercepat penyediaan perumahan nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan perumahan sangat kompleks sehingga membutuhkan menteri yang benar-benar memahami isu ini secara mendalam.
“Persoalan perumahan tidak bisa dipelajari secara cepat, terutama untuk menyelesaikan backlog, pembiayaan perumahan, dan akses bagi generasi milenial,” jelas Sari di Jakarta.
