Aliansi Pemuda Sumatera Utara-Maluku Utara Kembali Datangi KPK Meminta Segera Memeriksa Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu Terkait Kasus BLOK MEDAN

Avatar photo
Unjuk rasa Aliansi Pemuda Sumatera Utara-Maluku Utara (AP SUMUT) di KPK/Ist

JEJAKPOS.ID, JAKARTA – Aliansi Pemuda Sumatera Utara-Maluku Utara kembali mengeluarkan seruan mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Bobby Nasution, dan istrinya, Kahiyang Ayu. Permintaan ini muncul terkait kasus perijinan tambang BLOK MEDAN.

Dalam aksi unjuk rasa yang digelar hari ini, perwakilan aliansi menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penegakkan hukum di KPK.

“Bobby Nasution seharusnya memberikan contoh yang baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan. Namun, adanya indikasi pelanggaran ini membuat kami meminta KPK turun tangan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan,” ujar juru bicara Aliansi Pemuda Sumatera Utara , Wulan Rygyar Nainggolan.

Kahiyang Ayu, yang merupakan putri Presiden Joko Widodo, juga disebut dalam permintaan tersebut. Aliansi menekankan pentingnya memisahkan urusan keluarga dari urusan pemerintahan untuk menghindari konflik kepentingan.

Menanggapi tuntutan ini, pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi. Namun, pengawasan terhadap pejabat publik dan keluarganya memang menjadi salah satu prioritas lembaga antikorupsi tersebut.

Aliansi Pemuda Sumatera Utara-Maluku Utara berharap langkah ini dapat membuka jalan bagi terciptanya pemerintahan yang lebih bersih dan bebas dari korupsi di Medan. Mereka juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi kinerja pemerintah dan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain tuntutan itu, mereka juga meminta KPK menindaklanjuti laporan yang disampaikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia Pada 23 Oktober 2024 lalu. Lalu mendesak KPK memanggil paksa Samuel Nababan yang diduga mengetahui keterlibatan Bobby dalam bisnis tambang ‘Blok Medan’ di Maluku Utara.

“Meminta KPK sesegera mungkin menyelesaikan masalah kasus Blok Medan demi menjaga citra KPK,” demikian tuntutan mereka.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *