Jakarta, Jejakpos.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan pemerintah sedang melakukan investigasi lumpuhnya Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan siber dengan jenis ransomware. Masalah tersebut mengakibatkan layanan publik terganggu, seperti layanan imigrasi menjadi terhambat selama beberapa hari belakangan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan pihak terkait melakukan investigasi
“Apa yang terjadi itu sedang dilakukan (investigasi) oleh Kominfo, BSSN dan pihak keamanan yang sedang mencari sebabnya,” kata Wapres dalam keterangan resmi, Selasa (25/6/2024).
Beriringan dengan jalannya investigasi, Wapres menekankan kepada pemerintah untuk terus melakukan langkah pencegahan serta atisipasi demi melindungi data negara, masyarakat, serta segala pelayanan publik yang terafiliasi.
“Memang kejadian (serangan ransomware) selalu terjadi di dunia. Oleh karena itu, kita akan memperkuat untuk melindungi kerahasiaan negara, masyarakat, dan juga pelayanan publik jangan sampai terganggu,” ucapnya.
Kebijakan Satu Data
Salah satu solusi untuk melindungi data masyarakat, Ma’ruf menyampaikan pemerintah akan menerapkan kebijakan satu data nasional agar berbagai data penting negara tidak tercecer dan terintegrasi.
“Gangguan ini menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita, untuk itu perlu diantisipasi dan tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang,” katanya.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan serangan siber terhadap server PDN ini menggunakan virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai Lockbit 3.0. Menkominfo juga mengatakan adanya permintaan uang tebusan dari peretas hingga ratusan miliar rupiah.
“Menurut tim, uang tebusan US$8 juta dolar (setsra Rp131 miliar),” ungkap Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Pihaknya memastikan tim teknis sedang bekerja keras mempercepat proses pemulihan PDN agar layanan publik kembali normal. Kerja sama dilakukan bersama BSSN, Polri, kementerian/lembaga terkait, PT Telkom dan mitra penyelenggara lainnya.